UNTUK PARA WAKIL RAKYAT DI DAERAH, PROVINSI, HINGGA PUSAT
Oleh: Agus Satria (Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat)
“Di atas kertas, angka Rp.56 miliar tercatat rapi sebagai sebuah kesalahan administrasi. Namun di ruang-ruang kelas yang senyap, di balik keringat para guru honorer yang mengabdi tanpa kepastian, angka itu adalah jeritan keadilan yang diabaikan. Kepada para wakil kami di DPRD Kabupaten Indramayu, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPR RI — lihatlah, buka mata dan hati kalian lebar-lebar, bagaimana eksekutif di daerah telah mempertaruhkan masa depan pendidikan anak-anak kami!”
Kepada seluruh wakil rakyat yang terhormat di kursi dewan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat (DPRD & DPR RI Dapil Indramayu): Tolong, tengoklah ke bawah.
Kalian dipilih bukan sekadar untuk duduk di balik meja dingin ruang sidang, melainkan untuk menjadi perisai bagi rakyat yang dizalimi. Hari ini, dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu sedang diguncang oleh skandal kelalaian birokrasi berdarah dingin yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp56 Miliar.
Ketika eksekutif berlindung di balik kata “salah kamar” dan “kesalahan administratif”, ribuan guru honorer dan anak didik di Indramayu sedang menanggung akibat dari bobroknya tata kelola yang dibiarkan. Kami mendesak para wakil rakyat untuk tidak lagi bersikap tuli dan bisu. Gunakan fungsi pengawasan kalian sebelum kemarahan publik tumpah menjadi hilangnya kepercayaan total pada lembaga legislatif.
Untuk menjadi bahan telaah serius di parlemen, mari kita bedah bagaimana prosedur pengelolaan anggaran pendidikan ini dikhianati oleh sistem eksekutif:
1. Penyimpangan Prosedur Pengalokasian Dana BOS
– Seharusnya: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan untuk memastikan operasional sekolah dan mutu belajar siswa berjalan tanpa hambatan, dikelola melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang akuntabel.
– Faktanya di Indramayu: Lemahnya screening dan verifikasi berjenjang di tingkat dinas menunjukkan kelalaian struktural yang masif. Anggaran sebesar itu lolos tanpa kendali mutu administrasi yang benar, membuktikan bahwa fungsi pengawasan internal di eksekutif lumpuh total.
2. Kekacauan Alokasi Pembayaran Honor Guru / PTK Paruh Waktu
– Aturan Baku: Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, pembayaran honorarium tenaga kependidikan non-ASN (paruh waktu) yang bersumber dari Dana BOS wajib dicatat pada pos Belanja Barang dan Jasa.
– Penyimpangan Fatal: Alokasi pembayaran honor yang menyedot pagu hingga Rp56 miliar (mencapai 99,72%) justru dimasukkan secara serampangan (salah kamar) ke dalam pos Belanja Pegawai. Kesalahan elementer ini bukan sekadar salah ketik. Di balik angka raksasa tersebut, muncul kecurigaan yang beralasan kuat: Apakah seluruh penerima honor ini riil? Tanpa audit forensik mendalam, celah ini sangat rentan dimanfaatkan untuk memelihara guru fiktif dan melanggengkan praktik pungli pemotongan hak honorer di tingkat bawah.
Aliansi Aktivis Jawa Barat mendesak para legislator di semua tingkatan untuk segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban mutlak dari para pemegang kebijakan berikut:
1. Bupati Indramayu: Sebagai pimpinan tertinggi eksekutif yang memegang kendali penuh atas pembinaan birokrasi daerah, tidak boleh ada ruang untuk cuci tangan.
2. Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / PPK & PPK-SKPD): Penanggung jawab teknis langsung yang wajib mempertanggungjawabkan bagaimana kekacauan administrasi sebesar ini bisa terjadi di bawah kepemimpinannya.
3. Drs. Aan Hendrajana Muljadi, M.Si. (Ketua TAPD / Pj. Sekda) & Maulana Malik, S.E. (Plt. Kepala BKAD): Selaku gerbang utama verifikasi anggaran. Jika pos anggaran siluman atau salah kamar ini lolos, berarti fungsi kontrol anggaran di tangan mereka telah mati.
4. Seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Indramayu: Sebagai eksekutor di satuan pendidikan yang harus membuka seterang-terangnya aliran dan pertanggungjawaban dana di lapangan.
Melalui narasi ini, kami menuntut para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Indramayu, DPRD Provinsi Jabar, hingga DPR RI untuk segera mengambil langkah taktis:
– Gunakan Hak Interpelasi dan Panggil Eksekutif: Segera panggil pihak-pihak terkait ke gedung dewan untuk mendengar penjelasan terbuka dan transparan.
– Bentuk Tim Pengawas / Pansus: Kawal penanganan kasus ini dan dorong Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) untuk melakukan audit forensik menyeluruh guna membongkar tuntas indikasi guru fiktif serta praktik pungli
Negara tidak boleh kalah oleh birokrasi yang ceroboh dan bersembunyi di balik meja kekuasaan. Ingatlah petuah bijak yang tak lekang oleh waktu: “Ikan busuk itu mulainya dari kepalanya.” Jika para pemimpin dan kepala birokrasinya sudah keropos, maka sistem di bawahnya akan ikut membusuk.
Jika para pejabat ini tidak mampu mempertanggungjawabkan kekacauan ini, maka mundur atau diseret secara paksa oleh hukum adalah satu-satunya jalan kehormatan! ***

























