ARM dan Beberapa Lembaga Pegiat Anti Korupsi Jabar Akan unjuk rasa dan desak APH Proses kinerja Seluruh Balai pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
Bandung patrolinews86.com – Banyaknya hasil temuan
oleh beberapa lembaga pegiat anti korupsi terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai I s/d VI pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat yang terkesan asal-asalan mendapat sorotan tajam dari para aktivis pegiat anti korupsi di Jawa Barat.
Salah satunya berasal dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan beberapa lembaga yang menyatakan siap melakukan aksi unjukrasa bersama membongkar serta melaporkan semua temuannya ke Aparat Penegak Hukum karena dianggap banyak proyek di lapangan keluar dari aturan dan regulasi yang ada sehingga patut diduga banyak kecurangan dan perlu disikapi Aparat penegak hukum dalam hal ini.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua umum ARM Furqon Mujahid Bangun bersama para perwakilan lembaga anti korupsi pada hari minggu (31/05) disalah satu rumah makan dibilangan pusat kota Bandung , setelah melakukan rapat persiapan untuk melakukan aksi unjuk rasa bersama yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan.
Pada kesempatan tersebut, Furqon Mujahid yang juga menjabat sebagai Dansatgas Anti Korupsi Forum Ormas/LSM Provinsi Jawa Barat menyampaikan, jika aksi unjukrasa akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan dengan titik Aksi diantaranya; Gedung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Propinsi Jawa Barat Jl.Asia Afrika, Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat dan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sekaligus menyerahkan semua berkas temuan berupa Laporan resmi atas Kinerja dan pelaksanaan proyek yang dianggap melanggar ketentuan hukum serta dikerjakan secara asal-asalan dari seluruh Balai (Balai.1 hingga Balai.6) dibawah Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat.
Semua berkas yang saat ini sedang disusun akan dijadikan alat bukti permulaan sebagai bahan pelaporan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh semua balai dibawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Propinsi Jawa Barat baik dari mulai proses lelang hingga pekerjaan dan dimana tanggung jawab satker, PPK ataupun ppptk bahkan pengawasan ,kenapa dilapangan sepertinya ada pembiaran ketika diduga banyak kecurangan..?
Mungkinkah mereka dilapangan bermain atau ada arahan pimpinan sehingga dilapangan tidak ada teguran yang berarti ketika diduga banyak masalah..?
Masih dikata Furkon Mujahid ex penyidik kpk dan juga dikenal sebagai salah satu tokoh pegiat anti korupsi nasional tersebut didampingi oleh beberapa perwakilan lembaga yang akan melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan akan mengawal laporan yang akan disampaikan hingga benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Banyaknya dugaan penyimpangan, tidak bisa kita biarkan begitu saja dan harus benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga ketahuan benar dan tidaknya kegiatan kegiatan dilapangan bermasalah, karena kalau seperti ini dibiarkan khawatir akan dapat merugikan keuangan negara yang bisa mengarah pada KKN ( kolusi korupsi dan nepotisme ) dan ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat yang selalu mengatakan jika infrastruktur jalan di Jawa Barat harus jauh lebih baik, namun kenyataan dilapangan tidak sedikit pekerjaan yang dilaksanakan oleh balai di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Barat terkesan dikerjakan secara asal-asalan dan terkesan jauh dari Spek yang semestinya dan terkesan banyak sekali terjadi pengurangan volume atas pekerjaan yang semestinya. Ini tidak bisa kita biarkan begitu saja dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. ” pungkas mujahid menutup pembicaraannya.
Lip dhian st
