Diduga Laporan Keuangan Fiktif, Warga Wulublolong Tolak LKPPD dan Desak Kades Mundur

*SOLOR TIMUR, PATROLI NEWS86.COM*

Suasana rapat pembahasan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) di Aula Kantor Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, berlangsung panas pada Kamis (16/04/2026). Puluhan warga secara tegas menolak laporan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) Wulublolong, Marianus Tuahala Koten, karena dinilai penuh rekayasa dan tidak sesuai fakta lapangan.

*Realisasi Fisik Dipertanyakan*

Baca Juga: BANYAK PRASASTI PROYEK DI DESA KARANG TENGAH DI HANCURKAN OKNUM TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Warga menuding LKPPD Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan Kades Marianus mengandung data fiktif. Dalam laporannya, sejumlah program fisik dan pemberdayaan diklaim terealisasi 100%, namun warga menyebut kenyataan di lapangan nol besar.
Tokoh masyarakat, Eduardus Soba Koten dan Hermanus Bisa Ama Manuk, mengungkapkan kekecewaan mereka atas ketidaksinkronan data tersebut.
> “Yang muncul hanya angka-angka rupiah dalam laporan, tetapi wujud fisik pembangunannya tidak ada. Kami menolak LKPPD ini karena tidak sesuai fakta. Kami meminta Kades segera meminta maaf dan secara jantan meletakkan jabatannya karena terindikasi korupsi,” tegas keduanya.

*Kejanggalan Anggaran dan Upah Warga*

Senada dengan hal tersebut, Yohanes Ola Lamanepa, S.Pd. membeberkan salah satu kejanggalan pada proyek Bak Penampungan Air. Meskipun laporan menyatakan progres telah final 100%, nyatanya upah kelompok masyarakat yang menyediakan material batu dan kerikil sejak tahun 2024 hingga kini belum dibayarkan.
Kejanggalan lain juga ditemukan pada pos Dana Pemeliharaan Sumber Air Bersih. Dengan pagu anggaran sebesar Rp60.000.000, Kades melaporkan realisasi belanja barang dan jasa 100%. Namun, warga menemukan fakta bahwa harga mesin penyedot air yang dibeli hanya berkisar Rp20.000.000, sehingga terdapat selisih Rp40.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

*Ultimatum Jalur Hukum*

Mantan perangkat desa, Marselinus Papaama Lamanepa, memberikan peringatan keras kepada Kades Marianus. Jika pihak desa tidak mampu memberikan pertanggungjawaban yang transparan, warga akan segera melaporkan temuan ini kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur serta pihak Kejaksaan untuk dilakukan audit investigasi.

Baca Juga: Samapta Polres Cirebon Kota, Pantau Penjualan Hewan Qurban

Di sisi lain, Thomas Mersi Rebon, S.Pd. juga mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tetap berdiri bersama rakyat dan tidak mencoba membungkam aspirasi masyarakat terkait carut-marut tata kelola keuangan desa.

*Sidang Diskors*

Menyikapi situasi yang memanas dan penolakan masif dari warga, Pemerintah Kecamatan Solor Timur yang diwakili oleh Bapak Philipus Niron dan Ibu Ona Kolin memutuskan untuk menghentikan sementara jalannya rapat.
Pembahasan LKPPD Desa Wulublolong resmi diskors dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Rabu, 22 April 2026 mendatang guna mencari solusi atas tuntutan masyarakat tersebut.

Sementara diperoleh keterangan dalam laporan pusat anggaran yang berada di Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur diantaranya :

———–

—–

Kontributor : Emild Manuk