Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Lombang Asal Jadi, Kerista Minta BPK RI Jabar Audit
Indramayu – Patrolinews86.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu terus berupaya memberikan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Namun para oknum pihak ketiga seringkali memanfaatkan suatu proyek yang dimenangkan tendernya untuk memperkaya diri sendiri atau mengeruk keuntungan besar tanpa mengutamakan kualitas agar bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Seperti pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terlihat dari papan proyek yang menempel di pagar rumah milik warga setempat yakni proyek pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu dengan penyedia jasa CV Ana Lia sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pagu 199.391.858 lokasi proyek jalan lingkungan desa Lombang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
Adanya proyek tersebut menuai kritikan dari Warga setempat di Desa Lombang, Alex Warsidi yang mengatakan, bahwa masyarakat susah payah meminta kepada pemerintah daerah kabupaten untuk menganggarkan pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan di Desa Lombang agar bagus dan lancar serta bisa dinikmati masyarakat banyak. Namun betapa terkejutnya dan kecewa setelah melihat hasilnya kurang berkualitas yang diduga dikerjakan asal jadi karena disinyalir terlalu mengejar keuntungan besar.
“Kami bersama kuwu mengajukan dan mengusulkan melalui Musrenbang tingkat desa sampai tingkat kecamatan dan kami terus follow up hingga akhirnya dikabulkan jalan kami direhabilitasi, tapi kami kecewa dengan hasil pekerjaan pihak pemborong. Kami menduga ini akibat kurangnya pengawasan dari dinas terkait hingga terkesan asal jadi,” kata Alex Warsidi kepada awak media pada Minggu (8/12/2024).
Alex Warsidi mengungkapkan, pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan Desa Lombang tidak menggunakan alat berat untuk pemadatan, untuk leveling matrial bukan batu sirtu, para pekerja pun tidak semuanya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dianggarkan di RAB dan sebagian pekerjaan bekisting di tanam seperti akan membuat pot bunga.
“Lucunya lagi ada lokasi pembangunan rehabilitasi jalan yang dibangun di jalan buntu, pembangunan jalan tersebut tidak bermanfaat bagi orang banyak diduga hanya satu keluarga saja yang menikmati hasil pembangunan rehabilitasi jalan desa tersebut,” ungkap Alex.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kinerja Rakyat Independen Sikap Pemerintah (Kerista) Jawa Barat, Rikcy Andito meminta kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat untuk mengaudit dan memeriksa langsung proyek rehabilitasi jalan desa tersebut demi menyelamatkan keuangan negara agar tidak terjadi kelebihan membayar atau merugikan keuangan negara.
“Kami minta agar BPK RI Perwakilan Jawa Barat periksa proyek tersebut, kami akan mengawal dan bila perlu akan melaporkan setiap ada temuan dugaan merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Sementara itu, pihak pengawas pelaksana, PPTK maupun pejabat pengguna anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan(DPKPP) Kabupaten Indramayu belum memberikan tanggapannya melalui WhatsApp di nomor +62 819-9085-3*** hingga berita ini ditayangkan.(Agus Sulist)
