*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)*
Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, menuduhkan perbuatan yang tidak benar, atau mengungkapkan identitas dan data pribadi seseorang secara melawan hukum. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tindakan tersebut dilakukan menggunakan akun anonim atau nama samaran sehingga identitas pelakunya tidak diketahui oleh korban.
Pada prinsipnya, penggunaan akun anonim bukanlah perbuatan yang secara otomatis melanggar hukum. Akan tetapi, apabila akun tersebut digunakan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu yang disebarkan kepada publik, perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Penilaian hukumnya harus didasarkan pada isi unggahan, konteks pernyataan, tujuan penyampaian, unsur kesengajaan, serta bukti yang tersedia. Dengan demikian, tidak setiap kritik, pendapat, atau pernyataan yang menimbulkan ketidaknyamanan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.
Dari perspektif hukum pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku. Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran tertulis yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Sementara itu, Pasal 434 ayat (1) mengatur fitnah dalam keadaan ketika orang yang dituduh melakukan pencemaran diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhannya, tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan seluruh unsur pasal dan keadaan konkret perkara, bukan semata-mata karena korban merasa dirugikan oleh suatu unggahan.
Dalam hal pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan perubahan peraturan dan ketentuan peralihan yang berlaku sejak berlakunya KUHP baru. Oleh karena itu, penentuan pasal yang tepat perlu disesuaikan dengan waktu perbuatan dilakukan, karakter konten, serta ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa tersebut.
Selain menyerang kehormatan, akun anonim terkadang menyebarkan informasi pribadi korban, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, foto, atau informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang. Apabila informasi tersebut merupakan data pribadi dan pengungkapannya dilakukan secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 ayat (2) yang melarang pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 67 ayat (2), dengan tetap memperhatikan unsur tindak pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Korban perlu memahami bahwa penyebaran identitas pribadi dan pencemaran nama baik merupakan dua persoalan hukum yang dapat memiliki unsur berbeda. Keduanya dapat terjadi bersamaan, tetapi tidak otomatis setiap penyebaran identitas merupakan pencemaran nama baik atau setiap pencemaran nama baik sekaligus merupakan pelanggaran pelindungan data pribadi. Oleh sebab itu, laporan harus menguraikan secara jelas tindakan yang dilakukan, konten yang dipermasalahkan, dampak yang timbul, dan dasar dugaan pelanggarannya.
Lantas, ke mana korban harus melapor apabila pelaku menggunakan akun anonim dan identitas aslinya tidak diketahui? Korban dapat mendatangi kantor kepolisian untuk menyampaikan laporan atau pengaduan sesuai dengan sifat dugaan tindak pidananya. Untuk perkara yang berkaitan dengan aktivitas siber, korban juga dapat meminta penanganan melalui unit yang berwenang menangani tindak pidana siber di lingkungan Polri. Tidak diketahuinya identitas pelaku tidak dengan sendirinya menghilangkan hak korban untuk melapor. Identifikasi pemilik akun, apabila diperlukan, dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kewenangan hukum yang berlaku.
Korban juga dapat mengajukan laporan mengenai konten yang diduga melanggar hukum melalui kanal pengaduan konten resmi Kementerian Komunikasi dan Digital. Pelaporan konten tersebut dapat menjadi langkah tambahan untuk meminta penanganan terhadap unggahan yang bermasalah. Namun, pengaduan untuk penanganan atau penurunan konten perlu dibedakan dari laporan pidana kepada aparat penegak hukum. Apabila korban bermaksud meminta pertanggungjawaban pidana pelaku, pelaporan kepada kepolisian tetap merupakan langkah yang relevan.
Sebelum membuat laporan, korban sebaiknya mengamankan bukti digital secara sistematis. Bukti tersebut dapat berupa tangkapan layar yang memperlihatkan isi unggahan, nama akun, alamat tautan atau URL, tanggal dan waktu publikasi, komentar yang relevan, serta percakapan yang berkaitan dengan peristiwa. Jika memungkinkan, simpan pula rekaman layar yang memperlihatkan akses menuju akun dan unggahan terkait. Bukti asli sebaiknya tetap dipertahankan dan tidak diedit sehingga keutuhan serta konteksnya dapat diperiksa. Korban juga perlu mencatat saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan menjelaskan kerugian yang dialami, baik kerugian terhadap reputasi, hubungan sosial, pekerjaan, maupun keselamatan pribadi.
Dalam menyusun laporan, korban hendaknya menyampaikan kronologi secara objektif, mulai dari kapan unggahan ditemukan, isi tuduhan yang dianggap tidak benar, bagaimana unggahan tersebut disebarluaskan, hingga dampak yang ditimbulkan. Korban tidak perlu memastikan sendiri siapa pemilik akun anonim tersebut apabila memang belum mengetahuinya. Cukup sampaikan informasi akun dan bukti yang tersedia agar aparat berwenang dapat menilai serta menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum.
Perlu pula diperhatikan bahwa dugaan pencemaran nama baik tertentu termasuk delik aduan. Artinya, proses hukumnya mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, korban perlu memastikan bahwa pengaduan disampaikan oleh orang yang memiliki kedudukan hukum untuk mengadukannya dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ketentuan mengenai delik aduan, unsur tindak pidana, serta kewenangan penanganan perkara harus diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi.
Dari sisi perlindungan korban, langkah yang bijaksana adalah menghindari perdebatan terbuka dengan akun anonim, tidak membalas tuduhan dengan penghinaan, dan tidak menyebarkan ulang konten bermasalah secara berlebihan karena dapat memperluas jangkauan informasi tersebut. Apabila unggahan mengandung alamat rumah, nomor telepon, ancaman, atau informasi lain yang menimbulkan risiko keselamatan, korban sebaiknya mendokumentasikan bukti, mengamankan akun digitalnya, meminta bantuan orang tepercaya, dan segera menyampaikan risiko tersebut kepada aparat yang berwenang.
Dengan demikian, akun anonim bukan berarti pelakunya kebal hukum. Identitas yang disamarkan di media sosial tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila unsur tindak pidana terbukti. Meski demikian, penegakan hukum harus tetap berlandaskan bukti yang sah, proses yang adil, dan pemeriksaan terhadap seluruh unsur tindak pidana. Korban berhak mencari perlindungan dan keadilan, sementara pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kuningan, 21 Oktober 2026
Hormat Kami,
Kantor Hukum
*BAMBANG LISTI LAW FIRM*
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum
