Kegagalan mediasi bukan sekadar berakhirnya sebuah pertemuan, tetapi menjadi pertanyaan serius tentang kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dibawa masyarakat ke meja hukum.
Kebuntuan atau deadlock dalam proses mediasi perkara yang melibatkan pemerintah patut menjadi catatan serius, terutama bagi kuasa hukum dan Bagian Hukum Pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk memberikan nasihat serta merumuskan strategi penyelesaian sengketa. Mediasi semestinya menjadi kesempatan untuk menemukan jalan keluar yang adil, bukan sekadar tahapan formalitas sebelum perkara berlanjut ke persidangan.
Ketika masyarakat telah menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingannya, pemerintah seharusnya mampu menunjukkan kesungguhan dalam mendengar, mengevaluasi persoalan, dan menawarkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam tahap mediasi saja tidak ditemukan titik temu, publik berhak mempertanyakan sejauh mana upaya penyelesaian telah dilakukan dan apakah kepentingan masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan utama.
Bagi seorang kuasa hukum maupun Kepala Bagian Hukum Pemerintah, keberhasilan mediasi merupakan bentuk legal advice yang bernilai strategis. Kemampuan menghadirkan solusi, menyampaikan risiko hukum kepada pimpinan, serta mendorong penyelesaian yang proporsional merupakan bagian penting dari tanggung jawab profesional. Sebaliknya, deadlock yang terjadi tanpa kemajuan berarti patut menjadi bahan evaluasi terhadap strategi hukum dan kualitas komunikasi yang dibangun dalam menghadapi gugatan masyarakat.
Jabatan di bidang hukum pemerintahan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk membela kepentingan institusi. Lebih dari itu, pejabat hukum harus berani menyampaikan fakta, mengingatkan pimpinan atas risiko hukum, serta memberikan rekomendasi yang objektif, sekalipun rekomendasi tersebut menuntut perubahan sikap atau evaluasi terhadap kebijakan yang dipersoalkan.
Sebab, mempertahankan posisi pemerintah tanpa kesungguhan mencari penyelesaian bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pendampingan hukum. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah proses tersebut mampu menghasilkan solusi yang sesuai hukum, mempertimbangkan hak masyarakat, dan mencegah konflik berlarut-larut.
Persoalan ini menjadi semakin serius ketika pihak yang digugat adalah seorang pemimpin daerah. Setiap perkara yang diregistrasi di pengadilan meninggalkan jejak dalam administrasi peradilan dan dapat ditelusuri melalui sistem informasi pengadilan Mahkamah Agung. Dengan demikian, perkara yang melibatkan seorang pemimpin dapat menjadi bagian dari catatan publik mengenai sengketa yang pernah dihadapi selama menjalankan jabatan.
Secara politik, perkara yang melibatkan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian publik terhadap kepemimpinan, terutama mengenai cara seorang pemimpin merespons kritik, menghadapi gugatan, dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan warga.
Masyarakat tidak menggugat pemerintah tanpa alasan yang perlu diperiksa. Ketika gugatan telah diajukan dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah semestinya menjawab persoalan itu dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan solusi nyata, bukan membiarkannya berkembang menjadi konflik yang semakin panjang.
Deadlock mediasi dapat menjadi rapor merah bagi proses penyelesaian sengketa pemerintah apabila menunjukkan tidak tercapainya kemajuan yang berarti. Sebab, hukum bukan semata-mata alat untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan instrumen untuk menguji tanggung jawab, melindungi hak masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan secara adil..***
