Kajen – Patrolinews86.com. – Ketidakhadiran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU/DPUTARU) Kabupaten Pekalongan dalam acara “Ngopi Bareng” antara Forum Lintas Wartawan dan Plt. Bupati Sukirman memang menjadi sorotan tajam. Agenda dialog terbuka yang digelar pada Selasa, 21 Juli 2026 di Wiradesa ini sebenarnya bertujuan untuk menyerap aspirasi publik, memperkuat transparansi, dan membahas sinergi pembangunan daerah.
Absennya perwakilan dari dinas teknis utama tersebut memicu pertanyaan besar dari para jurnalis dan masyarakat karena beberapa alasan krusial berikut : Mengapa Ketidakhadiran Ini Menjadi Pertanyaan? Pertama Isu Infrastruktur Sedang Menjadi Sorotan Publik : Netizen dan warga Kabupaten Pekalongan sedang gencar mengkritik kondisi infrastruktur, seperti jalan rusak, berlubang, dan berdebu akibat sering dilewati truk besar. Padahal Kehadiran DPU sangat dinantikan untuk memberikan jawaban teknis dan solusi konkret langsung di hadapan media.
Sementara itu, Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Disampaikan oleh Plt. Bupati Sukirman untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti-kritik dan menjunjung transparansi. Oleh karena Absennya salah satu dinas vital dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan yang sedang dibangun oleh pimpinan daerah. Dipandang, Ketidakhadiran kepala dinas atau perwakilan DPU di agenda yang dihadiri langsung oleh top manajemen daerah dianggap kurang berkoordinasi dengan baik. Sikap dan Penegasan Plt. Bupati Sukirman Meskipun diwarnai tanda tanya terkait absennya DPU. Tetapi tidak mengurangi semangat , Plt. Bupati Sukirman, untuk tetap melanjutkan forum dan menegaskan beberapa poin penting: yakni Pemerintah Tidak Mengkotak-kotakkan Media : Pemkab Pekalongan berkomitmen merangkul semua media tanpa membeda-bedakan demi mengawal jalannya pembangunan. Dan, Kesejahteraan Jurnalis : Sukirman mewacanakan fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) dan penyediaan Media Center bagi para wartawan di Kabupaten Pekalongan. Kemudian, Menerima Evaluasi : Pemkab berjanji menjadikan seluruh kritik mengenai infrastruktur dan pelayanan birokrasi sebagai bahan evaluasi internal yang serius.
Menurut Ali Rosidi – Ketidahadiran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU/DPUTARU) Kabupaten Pekalongan dalam acara “Ngopi Bareng” bersama Forum Lintas Wartawan dan Plt. Bupati Sukirman pada Selasa, 21 Juli 2026, menjadi indikator lemahnya kemampuan komunikasi publik (public speaking) dan manajemen krisis informasi instansi tersebut. Sebagai dinas teknis yang mengelola proyek infrastruktur vital—sektor yang paling sering dikritik masyarakat—DPU seharusnya memanfaatkan forum informal ini untuk menjelaskan progres pembangunan.
Penilaian dari panitia pelaksana acara , Winoto Jamin dalm kritik-nya dia mengatakan bahwa Absennya DPU memicu sorotan tajam karena memperlihatkan beberapa masalah mendasar pada Kegagalan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini, Paradoks dengan pemahaman keterbukaanyang disampaikan Plt. Bupati Sukirman, yang gencar mendorong keterbukaan informasi.
“ Ketidakhadiran DPU justru menunjukkan resistensi terhadap transparansi publik. Rendahnya Kualitas Komunikasi Publik yang Gagap menghadapi kritik, rendahnya kwalitas pengelolaan opini publik secara persuasif. “ Kata Winoto
Dalam penjelasan penutupnya Dia menjelaskan, Bahwa ternyata Langkah DPU ini mengesahkan asumsi adanya ego sektoral atau ketidakpatuhan terhadap komitmen bupati untuk membangun sinergi bersama pers. Hal ini dianggap, DPU Kehilangan momentum edukasi, kehilangan kesempatan emas untuk meluruskan misinformasi terkait proyek jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang sedang berjalan di Kabupaten Pekalongan. Pungkas Ketua Pelaksana Kegiatan ( dewi)
