*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)
Sistem hukum acara perdata Indonesia bertumpu pada asas audi et alteram partem, yang memandatkan hakim untuk memberikan kesempatan setara bagi setiap pihak untuk menyampaikan pembelaan sebelum putusan dijatuhkan. Namun dalam praktiknya, idealisme ini sering terbentur oleh ketidakhadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (lawfully summoned).
Kondisi ini menciptakan dilema antara:
– Hak membela diri: melindungi hak tergugat untuk memberikan sanggahan;
– Efisiensi peradilan: kewajiban menegakkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009.
Penundaan yang berlarut – larut demi menunggu pihak yang tidak kooperatif berisiko mencederai kepastian hukum bagi penggugat. Sebagai solusi, hukum acara memperkenalkan Lembaga vesrtek, yang memungkinkan hakim memutus perkara tanpa kehadiran tergugat agar roda keadilan tetap berjalan.
Landasan Normatif dan definisi
Lembaga verstek memiliki legitimasi kuat dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur pasal 125 HIR yang berlaku untuk wilayah jawa dan madura dan ketentuan pasal 149 RBg untuk wilayah luar jawa dan madura.
Secara terminologis, verstek adalah pernyataan hukum hakim ketika tergugat atau kuasanya tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan, padahal prosedur pemanggilan oleh juru sita telah dilakukan secara resmi dan layak (legal and proper).
Verstek berfungsi sebagai instrument preventif untuk mencegah penyanderaan proses peradilan oleh Tergugat yang beritikad buruk (bad faith). Tanpa mekanisme ini, pihak yang tidak kooperatif dapat dengan mudah melumpuhkan akses keadilan dan menciptakan stagnasi perkara.
Verstek bukanlah hukuman otomatis (automatic punishment) atas kesalahan substantif, melainkan konsekuensi yuridis dari ketidakhadiran prosedural (kontumasi). Hakim dituntut melakukan penyeimbangan (balancing of interest) antara efisiensi formal dengan kebenaran materiil. Kontumasi tergugat tidak secara otomatis membenarkan seluruh dalil penggugat.
Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg, gugatan hanya dapat dikabulkan melalui verstek jika memenuhi kriteria beralasan (niet ongegrond) dan tidak melawan hak/hukum (niet onrechtmatig).
Hakim dilarang pasif atau sekedar menjadi corong undang-undang (la bounce de la loi). Hakim memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk:
– Melakukan due diligence mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat
– Menemukan fakta hukum sesuai hukum pembuktian yang tetap berlaku dalam mekanisme verstek.
– Memastikan tuntutan tidak melawan hak orang lain dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Dalam perspektif fikih, prinsip keadilan dalam verstek selaras dengan larangan memutus perkara tanpa verifikasi klaim sepihak-sepihak. Terdapat tiga kaidah asasi yang relevan, yaitu:
1. Dalam kaidan fikih beban pembuktian al-bayyinatu ala al-mudda’I wal-yaminu ‘ala man Ankara, relevansi dalam Lembaga verstek beban pembuktian tidak hilang mesti tergugat absen. Hakim mengambil alih peran kritis untuk memeriksa bukti (bayyinah) seolah-olah ada bantahan dari lawan guna mencegak putusan spekulatif;
2. Dalam fikih islam menghindari kemudaratan, relevansi dalam Lembaga verstek hakim menerapkan prinsip bahwa menghindari kemudaratan (kezaliman terhadap tergugat yang absen) lebih utama daripada mengambil kemaslahatan sepihak. Verstek adalah jalan tengah agar tidak terjadi idhrar (kemudaratan) bagi penggugat maupun tergugat.
3. Dalam fikih islam kekekalan status asal- Al-Ashlu Baqa’u ma kana ‘ala ma kana, relevansi dalam Lembaga verstek sebelum ada bukti yang meyakinkan untuk mengubah status hukum (misal: utang/kepemilikan), hakim harus tetap pada pendirian bahwa tergugat tidak bersalah. Jika bukti penggugat lemah, hakim harus memenangkan tergugat yang absen.
Secara esensial, fikih memandang verstek bukan untuk memenangkan yang hadir, melainkam memastikan ketidakhadiran seseorang tidak menjadi celah bagi kezaliman.
Sistem hukum Indonesia mengintegrasikan safety valve (katup pengaman) untuk mencegah kesewenang-wenangan hukum
1. Validitas pemanggilan (dagvaarding)
Sebelum memutus verstek, hakim wajib memeriksa validitas relaas panggilan. Juru sita harus memastikan surat panggilan diterima langsung oleh pihak terkait atau melalui pejabat setempat (desa/lurah) sesuai prosedur. Cacat formil dalam pemanggilan ulang, bukan menjatuhkan verstek.
2. Upaya hukum verzet (perlawanan)
Verzet adalah instrument perlindungan paling fundamental bagi tergugat.
– Sifat: bukan perkara baru, melainkan satu kesatuan dengan gugatan asal (nomor perkara sama)
– Efek: menangguhkan eksekusi dan mengembalikan status perkara ke pemeriksaan awal (originali) di pengadilan yang sama
– Prosedur: diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan (betokening)
– Konsekuensi: jika verzet diajukan, putusan verstek dianggap tidak pernah ada dan perkara diproses ulang sebagai perkara contradictoire.
Mekanisme ini menegaskan bahwa hak untuk didengar (rights to be heard) tetap terbuka lebar selama tergugat responsif.
Modernisasi melalui PERMA No.1 tahun 2019 dan PERMA No.7 tahun 2022 membawa tantangan baru bagi validitas verstek. Penggunaan E-Summon (panggilan elektronik) melalui email menyimpan risiko teknis yang bersifat force majeure seperti pesan tersaring ke folder spam, alamat email tidak aktif atau kegagalan transmisi data.
Paradigma HIR yang mengandalkan domisili fisik (rumah tinggal) sudah usang di era mobilitas tinggi di mana alamat fisik sering kali semu atau kosong. Diperlukan transformasi menuju domisili digital (email resmi atau identitas kependudukan digital) yang diakui secara legal. Hal ini akan mengurangi angka putusan verstek yang dijatuhkan secara buta hanya karena kendala administratif alamat.
Putusan verstek adalah instrumen krusial untuk menjamin efisiensi yudisial dan mencegah stagnasi perkara. Namun, ia menuntut prinsip kehati-hatian (prudence) yang tinggi.
Verstek bukan sarana kemenangan instan, melainkan katup pengaman prosedural yang mewajibkan hakim melakukan pengujian materiil yang ketat demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kuningan, 12 Januari 2026
Hormat Kami,
Kantor Hukum
*BAMBANG LISTI LAW FIRM*
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum
