KUNINGAN – Kabupaten Kuningan menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah Pembangunan Perbatasan KUNCI BERSAMA serta Pengarahan dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang digelar di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah anggota KUNCI BERSAMA yang terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu.
Serta dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekda jabar, Dr. Drs. Herman Suryatman, Msi, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Yasip Khasani, S.Ip., M.M
Hadir pula Wakil Ketua KPK RI, Agus Joko Pramono, yang memberikan arahan langsung terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Rapat koordinasi ini mengusung tema Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan dengan agenda utama pembahasan program kerja sama antardaerah perbatasan serta penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pembangunan regional lintas wilayah provinsi.
Bupati Kuningan yang juga merupakan Ketua Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama KUNCI BERSAMA merupakan wujud komitmen bersama para kepala daerah dalam mengatasi berbagai persoalan kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kerja sama ini telah terjalin sejak 2011 dan kini beranggotakan 10 kabupaten/kota dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama hari ini, kami meneguhkan kembali komitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK RI Agus Joko Pramono menekankan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah dan jajaran perangkat daerah agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghindari segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi pembangunan antarwilayah perbatasan, sekaligus menegaskan tekad bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas dalam kerangka Good Governance.
Melalui momentum rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh anggota KUNCI BERSAMA semakin solid dalam membangun kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pasca penandatanganan, kegiatan berlanjut dengan arahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, kepada segenap kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kuningan, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan visioner, guna membantu Visi Kuningan Mlesat yang inhern dengan Visi Jabar Istimewa.
