Etika Moral dan Reputasi Eksekutif dan Legislatif Kuningan Disorot Usai Persetujuan Pengadaan Mobil Dinas

Kamis, 17 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Etika Moral dan Reputasi Eksekutif dan Legislatif Kuningan Disorot Usai Persetujuan Pengadaan Mobil Dinas

Kuningan, Jawa Barat patrolinews86.com – Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk empat pimpinan DPRD Kuningan di tengah krisis APBD menuai sorotan tajam dari masyarakat. Informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Kabarsbi.com menyebutkan bahwa meskipun telah melakukan pertemuan dan beradu argumen, eksekutif dan legislatif tetap bersikukuh pada keputusan tersebut.

Keputusan ini mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017, dengan alasan efisiensi anggaran transportasi. Namun, urgensi dan kewajiban mutlak penerapan PP tersebut dalam situasi krisis APBD dipertanyakan. Apakah pengadaan mobil dinas ini benar-benar merupakan prioritas utama dan mendesak?

Jika rencana pengadaan mobil dinas ini terealisasi berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif, maka etika moral dan reputasi para pejabat akan menjadi sorotan publik. Masyarakat menilai tindakan ini sebagai indikasi “abuse of power,” di mana kekuasaan dan otoritas digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dana yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dinilai dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang lebih mendesak dan krusial bagi masyarakat Kuningan, seperti isu sosial dan kesehatan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah dan kepedulian para pemimpin terhadap kebutuhan rakyatnya.

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan keprihatinannya atas rencana pengadaan mobil dinas tersebut. “Di tengah kondisi APBD yang terbatas, pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat daerah patut dipertanyakan. GMOCT mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Agung Sulistio. GMOCT akan terus memantau perkembangan situasi ini dan mendorong transparansi dalam pengelolaan APBD Kuningan.

#No Viral No Justice

Team/Red (Kabarsbi)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor:

Berita Terkait

Bupati Lucky Hakim Secara Langsung Lantik 37 ASN Dan Enam Camat di Ruang Ki Tinggil Pemda Indramayu
Pencurian Padi Terjadi Di Desa Cempeh Kecamatan Lelea Indramayu Yang Siap Panen Seluas 7.000 Meter Persegi
Bupati Bandung Ingatkan Aparatur Harus Menunjukkan Integritas, Profesional, dan Jaga Kepercayaan Publik
U.Kusmana,  Sekda Kuningan Ajak Guru Kuasai Teknologi Tanpa Tinggalkan
Bupati Indramayu Lucky Hakim Pelayanan Publik Berjalan Seperti Biasa Insya Allah Aman & lancar Pasca Wabup Diamankan Kejati
Kemenkes Targetkan Renovasi 10 Rebu Puskesmas Rampung 2029-2030
Camat Darangdan Pimpin Apel Pagi, Tekankan Disiplin dan Peningkatan Pelayanan
Revitalisasi Sekolah di Cirebon Banyak Masalah hingga dugaan pemotongan 20% , ARM Desak APH Usut Tuntas
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:05 WIB

Bupati Lucky Hakim Secara Langsung Lantik 37 ASN Dan Enam Camat di Ruang Ki Tinggil Pemda Indramayu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:20 WIB

Pencurian Padi Terjadi Di Desa Cempeh Kecamatan Lelea Indramayu Yang Siap Panen Seluas 7.000 Meter Persegi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:42 WIB

Bupati Bandung Ingatkan Aparatur Harus Menunjukkan Integritas, Profesional, dan Jaga Kepercayaan Publik

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:01 WIB

U.Kusmana,  Sekda Kuningan Ajak Guru Kuasai Teknologi Tanpa Tinggalkan

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:39 WIB

Bupati Indramayu Lucky Hakim Pelayanan Publik Berjalan Seperti Biasa Insya Allah Aman & lancar Pasca Wabup Diamankan Kejati

Berita Terbaru