Diduga Banyak Masalah Oknum Kepala Desa dan Sekdes Enggan ditanya terkait anggaran Desa
Bogor Patrolinews86.com – Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk menunjang program-program di Desa , baik dari APBN mau pun dari APBD agar pembangunan di Desa lebih baik dan meningkat.
Rata rata desa mendapatkan program dari pemerintah pertahun mencapai miliaran rupiah dari APBN belum lagi dari APBD yang nilainya Ratusan juta hingga mencapai miliaran rupiah
Seringkali yang terjadi di lapangan anggran APBN dan APBD yang nilainya Ratusan juta hingga miliaran Rupiah untuk menunjang program program baik pembangunan di Desa di duga dijadikan ajang Korupsi Oknum Kepala Desa untuk memperkaya diri dan jajaran nya. Hal inilah yang perlu diawasi dan di kawal agar semua program tepat sasaran dan tidak menyimpang serta pihak desa menjalankan programnya sejalan dengan amanah dan visi serta misinya dalam membangun desa.
Namun apa jadinya kalau anggaran itu malah dijadikan kesempatan dalam kesempitan apalagi guna memperkaya diri sendiri tentu hal ini perlu di cegah, Seperti halnya di pemerintahan Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, program Dana Desa dari APBN yang nilainya miliaran Rupiah Pertahun dan Program Bankeu atau Satu miliar satu desa (samisade) dari APBD yang nilainya Ratusan Juta, diduga pengalokasiannya tidak jelas dan tidak efektif.
Pasalnya banyak masukan dari lapangan bahwa program itu perlu dikawal dan diselidiki lebih dalam, sewaktu awak media mencoba melakukan kontrol sosial Cek dan ricek ke Desa Singabraja, program program pemerintah yang di gelontorkan ke Desa Singabraja terutama bantuan Bankeu /samisade, pengalokasiannya patut diduga tidak jelas dan tidak transparan.
Dari informasi sumber yang kami himpun program DD untuk Ketahanan pangan dari tahun 2023-2024 yang nilainya Ratusan juta itupun tidak jelas tidak ada transfaran “seolah olah dana pemerintah menjadi milik pribadinya yang tidak boleh orang lain tau, bahkan yang saya liat semenjak menjadi kepala Desa dan jajaran nya Seperti sekdes ia tidak lama menjabat sudah memiliki mobil mewah dan rumah gedung bertingkat” Ungkap sumber yang bisa di pertanggung jawabkan sambil geleng geleng kepala penuh heran.
Kemudian kami awak media mendatangi kantor Desa Singabraja pada hari Rabu tanggal 04 -09-2024 Jam 10:00 ingin Konfirmasi berkaitan dengan program pemerintah baik dari APBN dan APBD yang diduga banyak masalah itu , Namun sangat di sayangkan Oknum Kades dan Sekdes Singabraja tidak ada di kantor Desa , kemudian kami awak media bertanya kepada kaur dan staf desa mereka bilang kami tidak tau tentang program itu ada nya di kepala Desa dan Sekdes”ungkap perangkat Desa Singabraja
Kami awak media demi ingin mendapatkan info lebih lanjut kami mendatangi rumah sekdes Singabraja yang tak jauh dari kantor Desa Singabraja, Namun anehnya kami awak media bertanya kepada masyarakat sekitaran rumah,ia bilang ada, setelah bertanya pada istri sekdes ia bilang sudah pergi “ucap istri sekdes dengan raut wajah merah tanda ada yang di tutup tutupi
Lalu kami awak media menghubungi oknum Kepala Desa Singabraja melalui Telpon Celluler dan via WhatsApp, di pertanyakan tentang program DD dan Bankeu dari APBD namun ia tidak menjawab , malah ia bilang ” Mau apa , kalau mau di beritakan nya beritakan aja saya tidak takut itu hak bapa silahkan” Ungkap Kades
Mengutip dari ungkapan oknum kades Singabraja dan tingkah seorang sekdes Singabraja seolah olah kebal hukum dan bertingkah seperti preman yang tidak layak menjadi seorang pigur masyarakat atau kepala Desa , apalagi mereka menjadi kepala Desa di pilih masyarakat haya wakil masyarakat
Maka dari itu berangkat dari banyaknya masukan dan informasi miring dilapangan, kami lembaga kontrol sosial media Patroli meminta kepada pemerintah terkait, baik dari DPMD , Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Wilayah Kab. Bogor, Agar Segera Memeriksa Oknum Kades Singabraja dan Sekdesnya yang diduga banyak masalah .
Bahkan dalam waktu dekat kita pun akan mengumpulkan Data – data yang lebih akurat lagi guna melakukan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada inspektorat agar semuanya terang benderang dan terlihat benar dan tidaknya penyaluran dana desa bermasalah seperti apa yang disampaikan berbagai pihak di lapangan.
Berita berlanjut dan kita lihat anggaran dana desanya melalui onspam
