Gelar Rapat Sosialisasi Penerapan QR Code Subsidi BBM, Pemkab Cirebon Pastikan Subsidi Solar Tepat Sasaran
KABUPATEN CIREBON –worldnews.or.id
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Hilmy Rivai M.Pd yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suhartono S.Sos membuka acara rapat sosialisasi pelaksanaan penerapan QR Code subsidi tepat untuk solar bersubsidi di wilayah Kabupaten Cirebon, bertempat di ruang rapat Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (11/01/23).
Sambutan Sekda Kabupaten Cirebon yang dibacakan oleh Suhartono ini, menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk menilai sejauh mana penerapan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013, serta peraturan BPH Nomor 60/61108 Tahun 2021.
Oleh karena itu, ia juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan implementasi uji coba subsidi tepat di lingkup wilayah yang lebih kecil, untuk dapat menunjukan kehandalan sistem yang sudah dibangun.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan PBB KB dari penjualan BBM non subsidi. Berkurangnya pembeli yang tidak berhak, dapat membantu me-manage penyaluran kuota BBM subsidi yang terbatas ke masyarakat menjadi lebih baik, sehingga distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Terakhir, ia juga mengingatkan kepada PT. Pertamina terkait dampak yang dapat ditimbulkan di tahun politik ini. “Diharapkan untuk senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, agar penerapan kebijakan ini jangan sampai membawa dampak yang tidak kondusif. Karena, di tahun politik ini semua dapat menjadi konsumsi politik di masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga Cirebon, Adeka Sangtraga menyampaikan akan siap membantu dalam hal pendaftaran. Nantinya, data-data tersebut akan disampaikan ke web pusat dan akan dikawal sampai barcode subsidi solarnya keluar.
“Rencananya, uji coba di wilayah Kabupaten Cirebon nanti akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Pada pertemuan ini, kami mencoba untuk membantu dalam hal pendaftaran,” ujar Adeka.
“Kebijakan ini adalah “top down” atau kebijakan dari atas ke bawah, artinya akan berjalan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Maret nanti,” pungkasnya.
Laporan : mila/susi
