JAKARTA patrolinews86.com – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melaksanakan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Rasio SDM Perencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara Hybrid bertempat di Royal Palm Hotel Jakarta dengan diikuti oleh Peserta dari daerah di Provinsi Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pada hari pertama sesi ke tiga, Ronald Andrea Annas selaku Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hadir dalam membawakan materi terkait perencanaan berorientasi kinerja, (SAKIP) pada kesempatan tersebut didampingi oleh Anang Indiawan Lastika Puta selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, Ditjen Bina Bangda.
Ronald Andrea Annas membuka materi dengan menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan paradigma yaitu dari perencanaan berorientasi kinerja beralih ke perencanaan berbasis kinerja, yang artinya performance based planning dimulai dari hasil yang ingin dicapai (outcome) bukan dari input yang dimiliki.
Dalam pemaparannya, Ronald menyampaikan bahwa penyusunan pohon kinerja akan mengubah paradigma pemerintah daerah dari kerja ke kinerja, dari output/ keluaran ke outcome/hasil.
Selanjutnya, keberhasilan OPD dalam menyerap anggaran saat ini bukan merupakan kebanggan jika tidak selaras dengan hasil yang ditargetkan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ronald Andrea Annas “tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil/manfaat bagi masyarakat”.
Berkaitan dengan Penyusunan pohon kinerja harus berdasarkan Performance Base, dimana semua dimulai dari outcome/ hasil apa yang ingin dicapai, lalu output (keluaran) apa yang dapat mendukung tercapainya outcome yang telah ditentukan. Inilah yang menjadi dasar, perlu sedikit melupakan rutinitas program/ kegiatan yang sudah dijalankan, lupakan struktur organisasi yang telah ada, dengan harapan pohon kinerja yang dihasilkan benar-bernar berdasarkan logika (jika-maka) dan inilah yang diharapkan.
Dalam sesi tersebut setidaknya dijelaskan beberapa hal peting diantaranya pentingnya dalam memperjelas/mengklarifikasi tujuan yang ingin dicapai, kemudian pentingnya penentuan pengukuran yang tepat dalam menentukan indikator kinerja, kemudian dijelaskan pula pasca ditetapkannya indikator kinerja perlu dilakukan pengukuran dalam menentukan besaran target yang harus dicapai agar target yang ditentukan menjadi ideal dan sesuai.
Sebagai penutup, Ronald Andrea Annas menjelaskan terdapat hal-hal yang perlu dihindari dalam proses penentuan program diantaranya adalah 1) Tidak menampung program mandatory, 2) Tidak menampung program mandiri, 3) Program bukan merupakan Intervensi Yang diperlukan Untuk mencapai kinerja, 4) Program/ Anggaran sudah ditentukan sebelum menentukan kinerja.
ED. (RZ)
