Majalengka,Patrolinews86,com.Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi luasnya di bawah 1000 ha dalam 1( satu ) daerah Kabupaten/ Kota.
Pemerintah Kabupaten Majalengka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang / PUTR bidang Sumber daya air telah mengucurkan anggaran sebesar Rp.5.422.324.000 ( Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) Sumber Dana DAK FISIK/ Penugasan.
Pelaksana CV BIMA alamat Perum Girijaya Asri Blok D13.No.6 RT/RW.001/002 Desa Leuwikidang Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka.
No.SPK PG.002.02.00/Kontrak/T-03/PUTR/2022.D.I Ciherang.
Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Jawa Barat, yang disebut sebagai pemenang pelaksanaan proyek.
Berangkat dari berbagai masukan dilapangan tentang jalannya proyek diduga ada masalah dan Jum’at 29/07/2022.Team awak media Patrolinews86,com langsung turun ke lapangan melihat jalannya kegiatan proyek .Namun sayang dari berjalannya kegiatan oroyek dilapangan ditemukan temuan- temuan di lokasi tersebut yang sudah berkali kali dipantau masyarakat setempat dan awak media sebagaimana tugas salah satunya Sosial Kontrol untuk klarifikasi kepihak rekanan pelaksana CV Bima dan Pengawas Dinas PUTR namun sulit di temui nya, dan ketika ditanya dilapangan para pekerja di lokasi tersebut hanya berucap saya tidak tahu baik pelaksana ataupun pengawas nya “tegas pekerja yang tidak bisa sebutkan indentitas nya.
Diduga pengguanaan bahan bangunan salah satu nya batu banyak menggunakan batu ngambil dari Lokasi kegiatan Ciherang,penggunaan adukan campuran semen yang sangat minim, pasangan batu lama yang sudah keropas tidak di bongkar dan penggunaan seragaman perlengkapan pakaian keselamatan kerja banyak yang tidak di pakai/ mungkin tidak di belikan sebagian seperti Helm proyek.
Begitupun dalam papan proyek tidak ada kejelasaan isi volume luasnya padahal anggaran bermilyaran rupiah.
Untuk itu supaya pembangunan proyek tepat sasaran terbuka dan transparan serta tidak menyimpang, diharap pihak Aprat Penegakan Hukum/ APH yang berwenang untuk menindak lanjuti dugaan adanya kegiatan proyek tersebut jangan sampai ada kerugian negara yang mengarah pada KKN .
* team *
