“Yang mafia tanah itu siapa? Kami pegang sertifikat aslinya yang dibuat tahun 1972 dan masih on di BPN. Tapi kenapa tanah kami sudah ada pihak lain yang menjualnya? Kami dengar, pihak lain yang menjual tanah itu sudah terima uang sebanyak 7 milyar. Kok kami yang disebut mafia tanah, yang tidak menerima sepeserpun? Kami ahli waris, bahkan se-sen pun tidak menerima hasil penjualan tanah itu,” ucapnya.
Sobirin menyebut, pihak lain yang penjual tanah tersebut sudah mengklaim bahwa itu tanahnya, padahal itu bukan tanahnya. Bahkan, pihak lain itu juga mengklaim menang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
“Yang bukan tanahnya, mengaku tanahnya. Putusan Kasasi Makamah Agung Nomor: 53PK/Pdt/2007 dinyatakan kalah, ngakunya menang. Itu kan diplintir semua,” ujarnya.
Sobirin membeberkan, diatas tanah tersebut pernah dipasang plang atas nama pihak lain, dan baru dicabut setelah pihaknya tunjukkan salinan surat putusan tersebut.
“Dalam surat putusan PK 53 menyatakan bahwa pihak lain itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada ahli waris. Serta akta jual beli yang dibuat pihak lain secara ilegal dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. Sehingga tidak memiliki hak apapun di tanah persil 36.S II tersebut,” pungkasnya.
Diketahui, modus mafia tanah biasanya dilakukan dengan cara-cara pemufakatan jahat, kerap menimbulkan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Kerugian praktik-praktik mafia tanah tidak hanya menghambat penyelesaian kasus pertanahan, akan tetapi juga berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
