KLATEN – Patrolinews86.com.
Tata kelola kearsipan 26 organisasi perangkat daerah sebagai unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tengah diaudit oleh arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten. Audit yang hampir sebulan dilakukan sejak awal Agustus 2021 itu dimaksudkan untuk mengukur kepatuhan unit kearsipan atas tata kelola arsip sesuai Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten.
Syahruna saat dikonfirmasi,Selasa, (24/08/2021) mengatakan kalau audit kearsipan bagi setiap unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten ini kali pertama sebagai bagian pengawasan kearsipan.
“Audit kearsipan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan kearsipan. Audit ini bertujuan untuk menyelamatkan arsip dan mendorong agar lembaga pencipta arsip atau OPD dan lembaga kearsipan itu dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai kaidah, prinsip, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan. Sedang ruang lingkup audit kearsipan adalah pengawasan pelaksanaan penyelenggaran dan pengawasan penegakan peraturan perundangan-undangan bidang kearsipan”jelasnya.
Ditambahkan Syahruna kalau ANRI dalam penilaian audit kearsipan punya kebijakan baru. Khususnya kaitannya obyek penilaiannya.
“Ditahun 2021 ini ada kebijakan baru dari pemerintah melalui ANRI bahwa penilaian audit kearsipan dinilai dari dua obyek sesuai Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2019. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam hal ini Dinas Arsip dan Perpustakaan dinilai oleh ANRI dengan bobot 60% dan sisanya 40% dari unit kearsipan atau OPD. Kalau tahun 2020 murni penilaian audit kearsipan itu dari LKD” tambahnya.
Terkait hasil sementara audit kearsipan 2021 terhadap unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Syahruna sedikit memberi bocoran kalau hasilnya belum memuaskan.
“Perlu saya sampaikan bahwa hasil sementara audit kearsipan 2021 terhadap unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten belum sesuai harapan. Maka agar ada perbaikan, kami melakukan pembinaan yang mengarah pada audit kearsipan. Penting juga komitmen setiap kepala unit kearsipan atau OPD bahwa audit kearsipan ini menjadi indikator baru dalam penilaian percepatan perubahan reformasi birokrasi. Terpenting bagi setiap unit kearsipan dalam menyikapi audit ini adalah membuat SK penugasan, SOP dan mengelola arsip aktif dan inaktif” pungkasnya.( R Budiharjo/Kominfo ).
