Subang patrolinews86.com – Ada satu hal yang sangat aneh disaat kita berkunjung ke Sekolah SMA Negeri 1 Pusakanagara Kab.Subang, disaat pemerintah menggembor gemborkan tentang asas terbuka dan transparansi sebagai penyelenggaran negara yang bersih dan berwibawa justru sipat transparan di sekolah ini sepertinya tidak dibangun. Jangankan bisa transparan ke pihak luar ke pihak orang dalam aja sepertinya tertutup dan tidak dibangun .
Kenyatan itu seperti dikatakan Bagian Sarana Prasarana Sekolah yang bernama Atang SPd.MMPd.didampingi wakasek kurikulum yang bernama Asep Sugandi Spd , Saat bertemu dengan awak media ini dirinya bercerita bahwa keuangan dana BOS. (bantuan oprasional sekolah) untuk pembelian atau yang biasa disebut sarana dan prasarana sekolah sama sekali tidak pernah mengelola dan tidak tau karena selama ini pembelanjaan selalu oleh pihak bendahara dan kepala sekolah jadi sarana sama sekali tdk pernah mengelola, kalaupun pembelanjaan tau itu pun sipatnya hanya administrasinya yang harus di parap oleh saya yang terkadang saya nolak karena tidak tau masalah tetapi tau tau diauruh maraf.”akunya .
Mengelola anggaran dana bos memang katanya tidak semudah waktu dulu karena sekarang katanya semua harus melalui silpah ( sistem pembelanjaan sekolah) tetapi itupun tidak sesuai kewenangan hak perogratip sekolah tetapi sudah diatur oleh pihak Kantor Cabang Dinas. Seperti pembelian buku mata pelajaran semua sudah dikondisikan oleh pak Ai sebagai kepala KCD (kantor cabang dinas) Wil IV , Jadi kalau mau ikutan pengadaan di sekolah silahkan temui dulu pak KCD.”Ungkapnya.
Ternyata perkataan pembelanjaan di Sekolah diatur dan dikondisikan oleh pihak KCD bukan hanya terjadi di sekolah SMA Negeri I Pusakanagara tetapi tejadi juga di sekolah lain, hal itu seperti dikatakan pula oleh Abi Suryawan Kepala Sekolah SMK Negeri I Jatisari dirinya juga mengungkapkan dan merasa pusing karena segala sesuatu pembelanjaan semua diarahkan oleh pihak kantor cabang dinas, kalau kata pepatah kepala dibiarkan tetapi buntut nya dipegang jadi pusing sekarang di sekolah karena terlalu banyak aturan dan birokrasi .” keluhnya.
Menyinggung masalah ini kepala dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat H.Dedi saat mau dipinta tanggapannya tentang adanya kepala Kantor Cabang dinas yang ikut bermain dalam anggaran sekolah , dirinya selalu tidak ada di tempat bahkan disaat diajak audensipun dengan rekan rekan wartawan lain melalui surat wawancara tertulis tentang adanya dugaan masalah DAK./ PPDB/ Korporasi dan Kolusi dan dirinya tetap engga mau hadir dan hanya diwakilkan oleh stapnya yang tidak berkepentingan.
Hangatnya rumor para Kepala Cabang Dinas KCD ikut bermain bukan hanya terjadi di wilayah ini kabarnya di wilayah lain pun terjadi bahkan di Kota.Bekasi salah satu contoh dikeluhkan di sekolah Swasta ada sekolah yang dipaksa kepala KCD wajib beli buku sampai menghabiskan anggaran Rp.1 miliar lebih dalam setahun.
Tentu hal ini harus menjadi penyikapan bersama termasuk Kadisdik Prov Jabar, karena hal itu hawatir akan menjadi preseden buruk dikemudian hari apalagi sudah diberlakukannya otonomi sekolah tentu segala sesuatunya biar sekolah yang mengatur bukan diatur atau diarahkan dan digiring oleh pihak KCD.//dhian st/chy
