Serang Minggu 22 November 2026
Oleh Saeful Yunus.SE.MM
Aktivis 98 jakarta

JAKARTA – Peta kekuasaan politik Indonesia kini berbalik total. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini kehilangan ruang untuk melawan Presiden Prabowo Subianto.
Keduanya kini berada dalam posisi yang sangat bergantung pada Prabowo. Nasib politik mereka berada di bawah pengampunan Prabowo.
Jika keduanya berani melakukan gerakan yang bersifat melawan, terlebih jika sampai mengarah pada makar, konsekuensinya bisa sangat serius. Gerakan itu akan langsung habis, karena sudah tidak punya kekuatan lagi.
Parcok dan Parjo Sudah Tidak Punya Modal
Kelompok yang selama ini disebut sebagai Parcok dan Parjo kini tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun melalui wacana.
Parcok sudah hilang. Polisi Parcok sudah mengabdi ke Prabowo. Parjo apalagi. Kalau mau melakukan perlawanan yang sifatnya fisik, sudah tidak mungkin. Kalau mau melakukan perlawanan yang sifatnya wacana, juga tidak bisa. Sudah tidak punya modal.
Ini bukan sekadar penilaian. Fakta di lapangan membuktikannya.
Semenjak Suyudi Menjabat Kapolri, Struktur Polri Makin Terstruktur
Sejak Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik menjadi Kapolri pada 1 Oktober 2026, perombakan struktur kepolisian berjalan makin terstruktur, cepat, dan sistematis.
Dalam dua minggu pertama saja, Suyudi telah memutasi 299 perwira tinggi dan menengah dalam tiga gelombang. Sebanyak 88 perwira pada 2 Oktober, 199 perwira pada 10 Oktober, dan 12 perwira pada 12 Oktober.
Gelombang berikutnya makin besar. Pada 2 November 2026, Suyudi kembali merombak 264 perwira tinggi dan perwira menengah lewat Surat Telegram ST/2467/XI/KEP./2026, termasuk mengganti enam Wakapolda.
Pada 9 November 2026, 25 perwira kembali dirotasi, termasuk dua jenderal bintang tiga yang sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP), Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, yang dipindah menjadi Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri.
Dan pada 20 November 2026, Suyudi kembali mengganti enam Kapolda sekaligus lewat ST/2598/XI/KEP./2026, meliputi Polda Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DIY, dan Kalimantan Selatan.
Artinya, jaringan lama yang dulu diduga menjadi kekuatan bayangan Jokowi di tubuh Polri, kini sudah diputus satu per satu. Polri tidak lagi menjadi alat satu kelompok, tetapi kembali ke garis komando Presiden yang sah dan ke struktur organisasi yang profesional.
Perombakan ini juga terjadi setelah Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Keangkuhan Relawan Makin Meredup
Dulu, relawan Jokowi tampil begitu angkuh. Mereka merasa menjadi pemilik sah republik ini. Setiap kritik dibalas dengan caci maki, setiap fakta dibalas dengan buzzer, setiap lawan politik dibungkam dengan narasi.
Kini, keangkuhan itu meredup.
Tidak ada lagi mobilisasi massa yang masif. Tidak ada lagi teriakan yang membuat lawan gentar. Yang tersisa hanyalah kelompok kecil yang masih berteriak di media sosial, tanpa kekuatan riil di lapangan, tanpa dukungan aparat, dan tanpa dukungan partai yang solid.
Mereka yang dulu paling lantang membela, kini satu per satu diam. Ada yang berbalik arah, ada yang pura-pura tidak pernah ikut-ikutan, ada yang sibuk menyelamatkan diri sendiri.
Dukungan Senyap Juga Ikut Rontok
Dukungan senyap yang dulu membantu kekuatan Jokowi pun makin meredup.
Para pejabat, pengusaha, dan politisi yang dulu menempel karena takut dan karena ingin proyek, kini satu per satu menjauh dan merapat ke Prabowo. Mereka tahu, matahari sudah bergeser. Tidak ada lagi keuntungan yang bisa didapat dari membela kekuatan yang sudah kehilangan kekuasaan.
Bahkan di tubuh partai yang identik dengan keluarga Jokowi, soliditasnya mulai rontok. Loyalitas yang dulu dibangun dengan uang dan jabatan, kini runtuh karena uang dan jabatan itu sudah tidak ada lagi.
Isu Yang Sedang Ramai: Penyadapan, Makar, dan Mundurnya Gibran
Situasi ini makin panas dengan tiga isu besar yang sedang ramai diperbincangkan publik:
1. Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo
Pada 30 Oktober 2026, Kapolri Suyudi mengungkap kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Kecurigaan muncul setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception. Kasus ini kini didalami kaitannya dengan dugaan tindak pidana makar, karena yang disadap adalah seorang kepala negara.
2. Mundurnya Gibran dari Kursi Wapres
Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo. Mundurnya Gibran ini terjadi di tengah tekanan 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk proses pemakzulan.
3. Polemik Ijazah dan Putusan MA-MK
MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SLTA/SMA. Kemudian MA melalui Putusan Nomor 742.K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran. Dua putusan ini menjadi pukulan telak yang meruntuhkan legitimasi politik dinasti Jokowi.
Istana Pasir Yang Tersapu Ombak
Upaya membangun dinasti politik kini seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Dari kejauhan tampak kokoh, tetapi perlahan terkikis dan tersapu ombak perubahan politik.
Kini ombak itu sudah datang. Bukan hanya dari Prabowo, tetapi dari hukum, dari publik, dan dari fakta-fakta yang satu per satu terbongkar.
Jokowi dan Gibran kini tidak lagi bisa melawan dengan kekuatan lama. Mereka tidak punya aparat, tidak punya wacana, tidak punya modal sosial. Yang mereka punya hanyalah menunggu: apakah Prabowo akan memberi pengampunan, atau membiarkan hukum berjalan sampai tuntas.
Dan bagi rakyat, ini menjadi pelajaran penting: kekuasaan yang dibangun dengan menabrak hukum, pada akhirnya akan runtuh oleh hukum itu sendiri.***

























