*PENCERAHAN HUKUM / LEGAL OPINION (LO)*
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus memiliki landasan hukum dan kewenangan yang sah. Prinsip tersebut tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tidak dapat bertindak semata-mata berdasarkan kehendak, kepentingan, ataupun pertimbangan subjektif pejabat, melainkan harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, asas legalitas dikenal dengan istilah wetmatigheid van bestuur, yang berarti bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Artinya, kewenangan pemerintahan bukanlah kekuasaan yang dapat digunakan secara bebas tanpa batas, melainkan kewenangan yang diberikan, dibatasi, sekaligus diarahkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap keputusan atau tindakan pemerintahan yang berimplikasi terhadap hak, kepentingan, maupun kedudukan hukum masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan dasar kewenangannya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, asas legalitas pada perkembangannya tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan tindakan penguasa terhadap masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh kewenangan aparatur pemerintahan yang dapat memengaruhi kedudukan hukum warga negara. Pandangan tersebut menegaskan bahwa tidak ada pejabat pemerintahan yang dapat secara sepihak mengubah, membatasi, ataupun menghilangkan hak masyarakat tanpa didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum.
Secara normatif, prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menempatkan asas legalitas sebagai salah satu dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bahkan, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) mengharuskan adanya dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan sekaligus dasar penetapan keputusan atau tindakan pemerintahan tersebut.
Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, yaitu bahwa keabsahan suatu keputusan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari siapa yang mengeluarkannya, tetapi juga harus diuji apakah pejabat tersebut benar-benar memiliki kewenangan, apakah prosedur penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan hukum, serta apakah substansi keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun AUPB. Dengan kata lain, kewenangan, prosedur, dan substansi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi pemerintahan.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelanggaran terhadap asas legalitas dapat terjadi ketika seorang pejabat menerbitkan keputusan tanpa kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang, atau menetapkan kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Tindakan demikian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Pemerintah tidak boleh menjadikan jabatan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, sebab setiap kewenangan yang melekat pada jabatan pemerintahan pada hakikatnya merupakan amanat hukum yang harus dilaksanakan sesuai tujuan pemberiannya.
Meskipun demikian, asas legalitas tidak boleh dimaknai secara kaku seolah-olah pejabat pemerintahan sama sekali tidak dapat bertindak apabila belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur suatu keadaan. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang bagi pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan dalam keadaan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas atau tidak tersedia, sepanjang tindakan tersebut memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Ruang tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor kewenangan yang sah dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.
Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap masyarakat atas keputusan atau tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan asas legalitas juga memperoleh dasar melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan dasar pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian keputusan tata usaha negara diperluas sehingga mencakup pula tindakan faktual badan atau pejabat pemerintahan.
Pengaturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Dengan demikian, tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun AUPB tidak hanya dapat dipersoalkan dari aspek administratif, tetapi juga dapat menjadi objek sengketa melalui mekanisme peradilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kuningan, 14 November 2026
Hormat Kami,
Kantor Hukum
*BAMBANG LISTI LAW FIRM*
Advocates, Kurator, Mediator Bersertifikasi MA RI No.93/KMA.SK/VI/2019 & Legal Consultant Hukum
