Majalengka Patrolinews86.com – Program Gentengisasi yang ditandai dengan peluncuran pengiriman 2,4 juta keping genteng produksi UMKM Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026), menjadi perhatian publik. Saeful Yunus .SE.MM Aktivis 98 Jkt menyoroti dan mengkritisi
Di balik besarnya program yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menghidupkan kembali industri genteng Jatiwangi, muncul dugaan persoalan terkait pembayaran jasa pengangkutan yang melibatkan ratusan sopir dan kernet truk.
Berdasarkan sejumlah pemberitaan, pengiriman jutaan genteng tersebut melibatkan sekitar 600 armada truk serta 34 UMKM produsen genteng di Majalengka. Program ini menjadi momentum penting bagi para perajin lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
Namun, di tengah kemeriahan peluncuran, muncul dugaan persoalan mengenai pembayaran jasa pengangkutan yang kemudian menjadi sorotan. Isu yang beredar menyebutkan adanya sejumlah sopir dan kernet yang diduga belum menerima hak pembayaran atas pekerjaan pengiriman genteng tersebut.
Mengutip pemberitaan ANTARA pada Minggu (8/11/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa dari total 482 truk yang telah dilakukan pengecekan, sebanyak 136 truk Koperasi Desa Merah Putih dan 206 truk konvensional telah dibayarkan. Sementara itu, masih terdapat 136 truk yang pembayarannya perlu diselesaikan setelah ditemukan persoalan administrasi dan komunikasi dengan pihak koperasi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Majalengka menyatakan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh sopir dan kernet mendapatkan haknya.
Menurut Saeful Yunus SE.MM pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya angka produksi, jumlah armada yang diberangkatkan, maupun seremoni peluncuran.
” Lebih dari itu, pemenuhan hak para pekerja yang terlibat juga harus menjadi bagian penting dari keberhasilan program, jangan Sampai Kesuksesan Program Menyisakan Persoalan Hak Pekerja,” ungkapnya.
Ditambahkannya, persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Gentengisasi. Mekanisme kerja sama antara produsen, koperasi, penyedia jasa angkutan, dan pemerintah harus memiliki kejelasan administrasi serta sistem pembayaran yang transparan.
” Para sopir dan kernet merupakan bagian penting dari rantai distribusi. Mereka memiliki tanggung jawab memastikan jutaan keping genteng dapat sampai ke lokasi tujuan. Oleh karena itu, hak atas jasa pengangkutan harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh terabaikan, Publik juga perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan pembayaran, pihak yang bertanggung jawab, serta kapan seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan, Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan UMKM dan masyarakat tentu patut diapresiasi. Namun, prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat harus tetap dikedepankan, ” jelasnya.
Saeful Yunus.SE.MM memandang persoalan ini sebagai pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang angka dan pencapaian seremonial, melainkan juga tentang bagaimana setiap orang yang terlibat memperoleh haknya secara adil.
“Kini yang ditunggu masyarakat bukan sekadar pernyataan tanggung jawab, melainkan realisasi penyelesaian pembayaran kepada seluruh sopir dan kernet yang memang belum menerima haknya,” tegasnya.***
