Indramayu — Patrolinews86.com Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma (DEMA IAI PDK) Indramayu menggelar rangkaian peringatan Hari Jadi Indramayu ke-499 bertajuk “Dharma Ayu Menggugat!” di Kampus Putih Indramayu, Rabu (7/10/2026).
Mengusung tema “Menuju 5 Abad Dermayu: Gemah Ripah Loh Digusuri”, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi dan advokasi mahasiswa bersama masyarakat untuk membahas berbagai persoalan Indramayu, mulai dari BPJS, transparansi APBD, pemerintahan, PLTU, ruang hidup masyarakat pesisir, hingga proyek pembangunan Pantura.
Dalam diskusi publik “Perlawanan Warga Indramayu: Gemah Ripah, Loh Digusuri?”, Supriyanto dari Aliansi Masyarakat Eretan Wetan Bersatu menyoroti keterbukaan APBD 2025, 2026, perubahan APBD 2026, hingga rancangan APBD 2027. Ia juga menyampaikan persoalan Eretan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
“Keterbukaan informasi pembangunan dalam APBD menjadi syarat utama bila pemerintah ingin memajukan daerah, karena kita bisa melihat orientasi pembangunan dari suatu pemerintahan, mana yang diprioritaskan” ujar Supri.
Sementara Ali Imron Ramdhan, demisioner Ketua PMII Komisariat Al-Amin, mendorong evaluasi pemerintahan Indramayu, termasuk persoalan sekitar 20 posisi kepala dinas yang disebut masih diisi Plt. yang disebut sebagai ketiadaan kepastian birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya mahasiswa terlibat dalam advokasi sosial.
“Advokasi sosial tidak mengenal prodi. Persoalan masyarakat bukan hanya persoalan satu jurusan atau satu fakultas,” ujar Ali.
Persoalan energi dibahas Eri Irawan dari Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (JATAYU). Ia menyoroti dampak PLTU terhadap nelayan, lingkungan, kesehatan, serta mata pencaharian masyarakat. Eri menyebut beban sosial, ekologis, dan kesehatan akibat PLTU mencapai sekitar Rp.2 triliun per tahun, sekaligus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Masa depan energi Indramayu harus mengarah pada penggunaan EBT, makanya, diskusi-diskusi terkait tersebut harus hadir, dan perlunya kita mendorong hal tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintah, selama ini energi kotor, sudah sangat merusak sosio-ekonomi warga” ujar Eri.
Sementara itu, Fahmi Labib dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menyoroti PSN Revitalisasi Tambak Pantura dan pengembangan nila salin. Ia mempertanyakan klaim bahwa lahan masyarakat tidak produktif.
“Kalau disebut revitalisasi, berarti ada sesuatu yang sebelumnya sudah ada dan kemudian diperbaiki. Pertanyaannya, apakah lahan masyarakat memang benar-benar tidak produktif?” ujar Fahmi.
Fahmi menyebut sekitar 2.000 hektare lahan di Indramayu terdampak persoalan tersebut dan menyinggung kawasan nila salin sekitar 14 ribu hektare. Menurutnya, lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun tidak semestinya begitu saja dikategorikan sebagai lahan non produktif.
Ketua DEMA IAI PDK Akmal Maulana mengatakan momentum Hari Jadi Indramayu harus menjadi ruang untuk melihat kembali persoalan masyarakat.
“Hari Jadi Indramayu bukan hanya tentang perayaan. Ini juga momentum untuk melihat kembali persoalan yang dihadapi masyarakat dan apa yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar Akmal.
Hasyim Umar Syahid, Sekretaris Komisariat PMII IAI PDK, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa membuka ruang diskusi dan advokasi atas persoalan masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial.
Selain diskusi publik, rangkaian “Dharma Ayu Menggugat!” diisi dengan orasi, pidato, manifesto politik, pagelaran musik, dan lapak baca.
Melalui tema “Gemah Ripah Loh Digusuri” dan seruan “Dermayu Ora Didol”, DEMA IAI PDK mengajak mahasiswa dan masyarakat membaca kembali hubungan antara pembangunan, tanah, kampung, sejarah, lingkungan, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat Indramayu menuju lima abad. (Agus Sulist/Cho)
