Indramayu – Patrolinews86.com
Penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura budidaya nila salin di Kabupaten Indramayu terus memanas. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dengan melibatkan sedikitnya 10.000 massa.
Ancaman aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap proyek PSN yang dinilai berdampak pada hilangnya lahan tambak produktif milik para penggarap.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, bersama para pengurus dan anggota organisasi, menjadi pihak yang menyuarakan penolakan. Sementara pihak yang dituju adalah Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Rencana aksi mencuat setelah audiensi yang dijadwalkan pada Senin malam gagal terlaksana dan disampaikan kembali dalam konferensi pers pada Rabu (8/4/2026).
Pernyataan disampaikan di Sekretariat KOMPI, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Aksi direncanakan akan digelar di depan Pendopo Indramayu.
Kegagalan audiensi dipicu oleh ketidakhadiran pimpinan DPRD dan para ketua fraksi yang diharapkan menjadi penengah dalam dialog antara KOMPI dan pemerintah daerah.
“Kami ingin pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD beserta pimpinan dan seluruh ketua fraksi agar ada kejelasan. Namun hingga pukul 22.00 WIB tidak ada kepastian, sehingga kami memutuskan membatalkan pertemuan,” ujar Hatta.
Selain itu, KOMPI menilai proyek PSN berpotensi merampas hak garap petani tambak tanpa skema kompensasi yang jelas.
Sebagai bentuk respons, KOMPI kini mempersiapkan aksi lanjutan dengan menggalang massa dalam jumlah besar. Mereka juga mulai berkoordinasi dengan sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Jakarta untuk pendampingan hukum dan langkah advokasi.
“Kami ini penggarap resmi di lahan Perhutani, bukan liar. Kami punya buku garapan dan menjalankan kewajiban. Jika hak kami dirampas tanpa kejelasan, kami akan melawan,” tegas Hatta.
Pendiri KOMPI, Nono Sudarsono, menambahkan bahwa pihaknya tetap mengedepankan dialog dengan pemerintah daerah.
“Kami tidak arogan, kami hanya ingin didengar. Kami seperti anak yang mengadu kepada orang tua. Mohon Bupati membuka ruang dialog yang solutif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek budidaya nila salin skala besar berpotensi memproduksi ratusan ribu ton ikan per tahun, yang dikhawatirkan berdampak luas terhadap pembudidaya ikan di Pulau Jawa.
Sementara itu, Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib, menegaskan bahwa jika tidak ada solusi, pihaknya akan terus melanjutkan perlawanan.
“Jika tidak ada penyelesaian dan hak petani dirampas, Indramayu bisa menjadi ‘Pati Kedua’,” tandasnya.
Meski demikian, KOMPI menyatakan tetap membuka ruang dialog dan berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah bijak demi menjaga kondusivitas wilayah pesisir Indramayu. (Agus Sulist/Trdi)
