Aksi Demo Pernyataan Sikap ” ALIANSI AKTIVIS ANAK BANGSA” Atas pencurian NIK dan KK
Bandung PATROLI News86.com – Kami, Aliansi Aktivis Anak Bangsa, dengan ini menyatakan KECAMAN KERAS terhadap dugaan skandal pencurian dan penyalahgunaan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum provider seluler (Indosat, Telkomsel, XL) dan reseller. Data-data pribadi masyarakat dikumpulkan secara ilegal dan digunakan untuk registrasi kartu perdana, yang kemudian dijual bebas tanpa registrasi ulang. Ini adalah kejahatan serius yang mengancam privasi dan keamanan masyarakat Indonesia..! Ungkap Adhi Wahyudi didampingi Dhian setiawan atas adanya dugaan skandal pencurian dan penyalahgunaan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum provider seluler (Indosat, Telkomsel, XL) dan reseller.
KEBOCORAN DATA INI ADALAH KELALAIAN FATAL NEGARA!
Kami menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah GAGAL TOTAL dalam melindungi data pribadi rakyat! Sistem registrasi kartu SIM berbasis SMS Gateway (nomor 4444) sangat lemah dan telah menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk mencuri serta menyalahgunakan data masyarakat. Kebocoran data ini adalah bentuk kelalaian negara yang tak bisa dibiarkan begitu saja!
DUKUNGAN NEGARA TERHADAP KEJAHATAN DATA ..?
Praktik ilegal ini bukan sekadar kelalaian biasa, tetapi telah menjadi kejahatan yang terorganisir. Jika pemerintah, Kominfo, dan aparat hukum tidak segera bertindak tegas, maka negara secara tidak langsung telah berpihak kepada mafia data pribadi!
PELINDUNGAN HUKUM YANG DIKHIANATI!
Penyalahgunaan data pribadi ini menurut Adhi Wahyudi jelas MELANGGAR UNDANG-UNDANG dan para pelakunya harus dihukum seberat-beratnya:
Seperti halnya bahwa :
1. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Sanksi: 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi tanpa izin!
2. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Sanksi: 6 tahun penjara dan denda Rp 75 juta bagi yang memalsukan atau menyalahgunakan data kependudukan!
3. Undang-Undang ITE (UU No.11 Tahun 2008, revisi UU No.19 Tahun 2016)
Sanksi: 8 tahun penjara dan denda Rp 800 juta bagi yang mengakses sistem elektronik orang lain secara ilegal!
TUNTUTAN KAMI: HUKUMI MAFIA DATA PRIBADI!
1. SEGERA USUT TUNTAS! Kami menuntut APARAT PENEGAK HUKUM (APH) untuk segera menginvestigasi, mengaudit, dan menindak tegas provider seluler (Indosat, Telkomsel, XL) serta para reseller yang diduga terlibat dalam skandal ini!
2. TANGKAP DAN ADILI PELAKU! Siapa pun yang terlibat dalam pencurian dan penyalahgunaan data pribadi ini harus DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA sesuai undang-undang yang berlaku!
3. PAKSA PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB! Kami menuntut pemerintah pusat, daerah, serta dinas terkait untuk segera melakukan PERBAIKAN SISTEM REGISTRASI KARTU SIM yang lebih aman dan tidak rentan terhadap pencurian data pribadi!
4. BUKA DATA PUBLIK! Kami menuntut Kominfo untuk transparan kepada publik mengenai penyebab kebocoran data ini dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan!
Kami tidak akan diam melihat rakyat dirugikan dan kejahatan ini terus dibiarkan! Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam waktu dekat, kami siap melakukan aksi besar-besaran dan menempuh jalur hukum untuk melawan mafia data pribadi yang semakin merajalela di Indonesia!
KAMI SIAP MELAWAN!
KAMI TIDAK AKAN DIAM!
HENTIKAN KEJAHATAN DATA PRIBADI SEKARANG JUGA!
Ucapnya saat bertemu patroli yang rencananya besok akan menggelar aksi demo di depan gedung kantor Indosat Telkomsel XL Kominfo, provider celuler kantor dinas Kominfo provinsi Jabar
Red
