Indramayu — Patrolinews86.com Sebanyak dua ribu lima ratus guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Indramayu akan melakukan aksi damai turun ke jalan menuntut haknya pencairan anggaran insentif yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu senilai Rp.3,1 Milyar.
Aksi damai ini akan dilakukan bilamana batas waktu hingga tanggal 10 Oktober insentif bagı guru PAUD belum cair.
Hal tersebut disampaikan Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Indramayu Hj Umyati MPd, usai rapat bersama Komisi II DPRD Indramayu, Selasa (6/9).
Umyati mengatakan tiga titik sasaran dalam aksi damai nanti adalah Kantor Bupati Indramayu. DPRD Indramayu dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
Menurut Umyati, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru khususnya untuk guru PAUD bukan jenis pengeluaran anggaran tetapi bentuk investasi pemerintah yang nilai keuntungan berupa kualitas pembelajaran dan kualitas generasi kabupaten Indramayu.
“selama ini pemerintah kabupaten Indramayu begitu konsen dalam peningkatan kesejahteraan guru PAUD mulai tahun 2023, tetapi dalam proses perjalanan penganggaran di tahun 2025 tersendat dan hanya cair tiga bulan dari seharusnya 12 bulan,” tegas Umyati.
Di tahun anggaran 2026, lanjut Umyati, seyogyanya harapan untuk bisa mendapatkan insentif selama satu tahun ternyata terdapat kendala teknis yang sulit untuk dicerna secara regulasi dan nilai keadilan.
“Himpaudi kabupaten Indramayu melakukan proses advokasi dengan melakukan audiensi ke dinas Pendidikan, inspektorat dan audiensi ke komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu bersama Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Barat sebagai proses tindak lanjutdari advokasi kesejahteraan guru PAUD,” jelasnya.
Dalam aksi nanti, guru guru PAUD yang tergabung dalam wadah Himpaudi menuntut Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera mencairkan insentif guru PAUD secara keseluruhan penuh 12 bulan dengan tahapan pencairan per enam bulan sekali.
Himpaudi Indramayu juga menolak adanya pemilahan atau klasifikasi penerima insentif guru yang mengacu pada kualifikasi akademik.
“Semua pendidik PAUD harus mendapatkan insentif yang sama seperti yang sudah berlangsung sekian tahun ke belakang,” tegas Umyati.
Pihaknya juga berharap, Pemkab Indramayu menaikkan besaran insentif guru PAUD secara bertahap sesuai kemampuan anggaran APBD.
Sementara, Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Barat Widiasih Yogasara MPd menegaskan bahwa seluruh guru PAUD di Jawa Barat bersama pengurus Himpaudi Jawa Barat akan mendukung perjuangan guru PAUD di Kabupaten Indramayu dalam menuntut haknya untuk kesejahteraan.
Rapat komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin Imron Rosadi diwarnai Isak tangis dari sejumlah guru PAUD yang hadir.
Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu Imron Rosadi mendesak Pemkab Indramayu untuk segera mencairkan insentif bagı guru PAUD. Imron bahkan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah untuk sama sama mengawal anggaran yang sudah disiapkan untuk insentif guru PAUD sebesar Rp 3,165 Milyar tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Caridin menjelaskan bahwa pihaknya tidak mau terjerat hukum terkait insentif bagı guru PAUD ini.
Caridin membantah bila institusinya diam dan tidak mencari second opinion untuk melakukan konsultasi hukum terkait persoalan ini.
“Kami siap duduk bersama untuk membahas anggaran bagi guru PAUD ini. Jangan nanti kami yang disalahkan dan kena masalah hukum dikemudian hari,” jelas Caridin (Agus Sulist/Red)
