KOTA CIREBON, PATROLINEWS86. COM – Perkumpulan Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri melalui Pengurus Wilayah (PW) menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Cirebon.
Ketua PW-FRN Counter Polri, Ridho R., bersama Sekretaris M. Harun, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan data, kajian dokumen, serta investigasi awal terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS di beberapa SDN di wilayah Kota Cirebon.
Menurut Ridho, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya tata kelola anggaran pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan mengumpulkan seluruh data dan fakta yang valid. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang cukup, maka kami akan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Ridho, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan setiap anggaran yang bersumber dari negara benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik.
Sementara itu, Sekretaris PW-FRN Counter Polri, M. Harun, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses pengumpulan dan verifikasi data.
“Kami mengedepankan asaz praduga tak bersalah. Oleh karena itu, seluruh temuan akan diverfikasi secara objektif sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang. Tujuan kami bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan dana pendidikan digunakan sebagaimana mestinya demi kemajuan dunia pendidikan,” ujar Harun.
PW-FRN Counter Polri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua siswa, pemerhati pendidikan, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mengawasi penggunaan Dana BOS agar terhindar dari praktik penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan dunia pendidikan.
Langkah pengawasan ini dinilai sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
PW-FRN Counter Polri menegaskan akan terus mengawal proses investigasi secara profesional dan bertanggung jawab, serta akan menyampaikan hasil temuan kepada publik sesuai fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Red)
