Karawang, Patrolinews86.com,-
Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu (GKTMTB) menegaskan bahwa hak
kelola perhutanan sosial yang telah diberikan negara melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan
Perhutanan Sosial (IPHPS) wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
Struktur Kepengurusan Aktif Dewan Penasehat organisasi ini dijabat oleh H. M. Sayegi / Dewa
Sena, S.Psi, sementara posisi Dewan Pembina diamanahkan kepada H. Dadi Mulyadi, S.H.
Untuk jajaran roda organisasi, posisi Ketua PLT dipegang oleh Sutarno, yang didampingi oleh
Jaro selaku Sekretaris, dan Efno Sunardi Sitanggang yang mengemban tugas sebagai
Bendahara.
GKTMTB merupakan organisasi petani yang telah memperoleh legalitas resmi dari negara
melalui SK IPHPS Nomor 5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 dengan luas areal
sekitar 1.566 hektare untuk 783 Kepala Keluarga. Selanjutnya dilakukan penyesuaian luas
melalui SK Nomor 3557/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 menjadi sekitar 1.544,5
hektare.
Sejak memperoleh legalitas tersebut, anggota GKTMTB secara nyata telah melakukan
pengelolaan kawasan sesuai mandat negara, meskipun sebagian areal belum dapat
dimanfaatkan secara optimal karena terdapat dugaan penguasaan dan garapan oleh pihak lain
yang telah berlangsung sebelumnya.
Pada tahun 2023, GKTMTB juga telah mengajukan transformasi skema pengelolaan menuju
Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) melalui skema Hutan
Kemasyarakatan (HKM), termasuk menyerahkan peta rinci areal kerja kepada Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).
Namun dalam perkembangannya muncul dugaan berbagai kelompok lain yang mengklaim
areal kerja yang sama meskipun dugaan kami tidak memiliki dasar legalitas berupa SK
IPHPS maupun persetujuan perhutanan sosial sebagaimana dimiliki GKTMTB yang dahulu
diketuai Bapak Antonius Sutejo.
Dalam proses penyelesaian konflik yang difasilitasi pemerintah, muncul usulan penyatuan
seluruh kelompok ke dalam satu organisasi pengelola dan pembagian areal sekitar 1.500
hektare menjadi empat bagian.
Upaya penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di wilayah Telukjambe dan sekitarnya
terus menunjukkan perkembangan positif melalui pendekatan dialog dan mediasi yang
difasilitasi oleh berbagai instansi pemerintah.
Dalam kegiatan Pra Mediasi Penanganan Konflik yang dilaksanakan di Karawang, 11 Mei
2024 , hadir berbagai unsur pemerintah dan lembaga terkait, di antaranya Direktorat
Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Direktorat Penyiapan
Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial, Direktorat
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Balai
Perhutanan Sosial Bogor, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Purwakarta, Kesbangpol
Kabupaten Karawang, serta unsur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang berada di
wilayah terdampak.
Kegiatan tersebut juga mendapatkan perhatian dari unsur keamanan dan pertahanan negara
dengan hadirnya Komando Distrik Militer (Kodim) 0604/Karawang serta Tim Ketahanan
Pangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Wilayah Jawa Barat. Kehadiran berbagai
instansi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tenurial menjadi perhatian
bersama demi menjaga stabilitas sosial, kepastian hukum, dan keberlanjutan program
perhutanan sosial.
Dalam proses tersebut, Bapak Sutarno selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Mandiri
Telukjambe Bersatu (GKTMTB) menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif dengan
menghadiri forum yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, aparat keamanan, maupun organisasi masyarakat tani. Kehadiran dan partisipasi aktif
GKTMTB dalam forum mediasi menjadi bukti komitmen untuk mengedepankan
musyawarah, dialog, dan penyelesaian secara damai sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dari perspektif hukum, keikutsertaan GKTMTB dalam proses mediasi yang difasilitasi
pemerintah menunjukkan adanya itikad baik (good faith) dalam mencari solusi atas
permasalahan yang terjadi. Sikap menghadiri undangan resmi, menyampaikan pendapat
dalam forum, serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan
merupakan indikator bahwa organisasi tetap menghormati mekanisme penyelesaian sengketa
yang diakui negara.
Kehadiran berbagai direktorat Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat TNI,
pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga terkait lainnya juga memperlihatkan
bahwa proses yang berlangsung bukanlah agenda sepihak, melainkan forum resmi yang
melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, partisipasi aktif Ketua
GKTMTB menunjukkan bahwa organisasi tidak menutup diri terhadap proses penyelesaian
yang difasilitasi pemerintah dan senantiasa membuka ruang dialog demi tercapainya solusi
yang adil bagi seluruh pihak.
Melalui pendekatan musyawarah dan komunikasi yang konstruktif, diharapkan proses
penyelesaian konflik tenurial dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian
hukum, menjaga kondusivitas wilayah, serta melindungi kepentingan masyarakat yang
selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perhutanan sosial, dari hasil
singkat Musyawarah, terbit BERITA ACARA Pada hari Senin, tanggal sebelas Mei tahun
dua ribu dua puluh enam (11-05-2026), bertempat di Aula Kodim 0604/Karawang, telah
dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan pada Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) atas nama Gabungan Kelompok Tani Mandiri
Telukjambe Bersatu (GKTMTB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini
dihadiri oleh para pihak terkait sebagaimana diatas dijelaskan, sementara PETA INDIKATIF
PEMBAGIAN RENCANA TRANSFORMASI IPHPS GABUNGAN KELOMPOK TANI
MANDIRI TELUKJAMBE BERSATU (GKTMTB)
SK. 5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 jo.
• SK 3557/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020
Keterangan Luas:
• LUAS : ± 2.115 HA
Catatan hukum: Kehadiran Bapak Sutarno dan Pengurus dalam forum yang dihadiri
Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Kesbangpol, pemerintah kecamatan, pemerintah
desa, Kodim, dan Kopassus merupakan fakta yang dapat dijadikan indikator kuat bahwa
GKTMTB memilih jalur dialog dan penyelesaian kelembagaan, bukan pendekatan
konfrontatif. Hal ini memperkuat posisi organisasi apabila di kemudian hari muncul tuduhan
bahwa GKTMTB tidak kooperatif terhadap proses penyelesaian konflik.
Terhadap hal tersebut, GKTMTB menyatakan menghormati seluruh upaya pemerintah dalam
menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan. Namun demikian, setiap
kebijakan harus tetap berlandaskan hukum, kepastian tenurial, dan perlindungan terhadap hak
masyarakat yang telah memperoleh legalitas resmi dari negara.
Pernyataan PLT Ketua Umum GKTMTB, PLT Ketua Umum GKTMTB, Bapak Sutarno,
menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak pernah menolak penyelesaian konflik
maupun akses masyarakat terhadap program perhutanan sosial.
“GKTMTB sejak awal selalu mendukung penyelesaian konflik secara musyawarah dan
mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun kami juga memiliki kewajiban moral dan
hukum untuk memperjuangkan hak 783 kepala keluarga yang telah memperoleh legalitas
resmi dari negara melalui SK IPHPS,” ujar Sutarno.
Menurutnya, legalitas yang telah diterbitkan negara tidak boleh kehilangan makna hanya
karena adanya dugaan klaim dari pihak-pihak yang tidak memiliki dasar legal formal yang
sama.
“Negara telah melakukan proses panjang berupa verifikasi administrasi, verifikasi lapangan,
penyusunan peta, hingga akhirnya menerbitkan SK kepada GKTMTB. Oleh karena itu,
kepastian hukum terhadap pemegang SK harus dijaga dan dilindungi,” tegasnya.
Sutarno juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat banyak anggota GKTMTB
yang belum memperoleh hak garap secara penuh akibat adanya tumpang tindih penguasaan
lahan di lapangan yang diduga dikuasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hingga
dugaan terjadi diperjual belikan secara ilegal.
“Jangan sampai anggota yang selama ini menunggu realisasi haknya justru kembali
kehilangan kesempatan karena adanya pengurangan luasan yang tidak mempertimbangkan
kebutuhan riil penerima manfaat resmi,” tambahnya.
Meski demikian, GKTMTB tetap membuka ruang dialog dan solusi konstruktif.
“Kami tidak menolak penyelesaian konflik. Kami tidak menolak program KHDPK. Kami
juga tidak menolak pemberdayaan masyarakat lain. Tetapi penyelesaiannya harus
menghormati legalitas yang telah diterbitkan negara dan tidak boleh menghilangkan hak
anggota GKTMTB
Dewan Pembina dan Penasihat Hukum GKTMTB, Dadi Mulyadi, S.H., menjelaskan bahwa
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023,
tidak terdapat ketentuan yang memberikan dasar hukum untuk mengurangi hak kelola
pemegang persetujuan perhutanan sosial secara sepihak.
“Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tata kelola KHDPK, penyelesaian konflik, dan
perluasan akses masyarakat. Namun tidak terdapat norma yang membenarkan pengurangan
hak pemegang SK secara paksa ataupun penyamaan kedudukan antara pemegang legalitas
resmi dengan kelompok yang tidak memiliki legalitas yang sama, dan perlu dipertegas bahwa
tidak peenah ada SK lain yang diterbitkan, artinya patut dopertanyakan jika ada dugaan
muncul kelompok-kelompok lain” jelas Dadi Mulyadi.
Menurutnya, prinsip utama perhutanan sosial adalah kepastian tenurial, perlindungan hak
masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan.
“Apabila pemegang SK resmi masih harus berbagi secara paksa dengan pihak yang tidak
memiliki legalitas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta
melemahkan legitimasi keputusan negara itu sendiri,” ujarnya.
Dadi juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik tenurial seharusnya dilakukan melalui
verifikasi subjek dan objek secara ketat, validasi penguasaan lapangan, serta penataan areal
yang adil dan terukur.
“Apabila masih tersedia kawasan KHDPK lain yang belum teralokasi, maka negara memiliki
alternatif penyelesaian tanpa harus mengurangi hak kelola GKTMTB yang telah sah. Prinsip
perlindungan terhadap pemegang legalitas yang telah ada harus tetap menjadi prioritas,”
katanya.
Sikap Resmi GKTMTB
1. Mendukung penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.
2. Mendukung program KHDPK dan penguatan perhutanan sosial nasional.
3. Menolak penyamaan kedudukan hukum antara pemegang SK resmi dengan pihak
yang tidak memiliki legalitas setara.
4. Menolak pengurangan hak kelola anggota GKTMTB tanpa dasar hukum yang jelas.
5. Mendorong verifikasi subjek dan objek secara menyeluruh sebelum dilakukan
penataan kawasan.
6. Mendukung pemberian akses kepada kelompok lain melalui kawasan KHDPK yang
masih tersedia.
7. Meminta pemerintah menjamin kepastian hukum bagi pemegang SK IPHPS yang
telah diterbitkan negara.
GKTMTB meyakini bahwa penyelesaian konflik yang berkeadilan hanya dapat dicapai
apabila legalitas, kepastian hukum, dan hak masyarakat penerima manfaat resmi tetap
menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Pernyataan Resmi Tim Hukum GKTMTB Bersatu, Tim Hukum GKTMTB Bersatu yang
dipimpin langsung Oleh Bapak H. Dadi Mulyadi, S.H,. dan Bapak Deni, S,H,. S.Kom,. M.SC
menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh organisasi dalam menempuh hak
anggota dilakukan secara konstitusional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tim Hukum GKTMTB Bersatu juga telah menyampaikan surat resmi kepada berbagai
instansi dan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga-lembaga negara yang memiliki
kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Perkara ini saat ini telah
menjadi perhatian dan masuk dalam agenda perlindungan hukum yang disampaikan kepada
Komisi III DPR RI sebagai bagian dari upaya memastikan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat penerima manfaat Perhutanan Sosial.
“Kami menegaskan bahwa perjuangan GKTMTB tidak dilakukan melalui pendekatan
konflik, melainkan melalui mekanisme hukum, administrasi pemerintahan, serta forum-forum
resmi yang disediakan negara. Semua langkah kami tempuh sesuai kaidah hukum dan prinsip
negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945,” tegas Tim Hukum GKTMTB
Bersatu.
Dasar Hukum yang Menjadi Landasan Perjuangan GKTMTB, Menurut Tim Hukum
GKTMTB Bersatu, status kawasan yang dikelola GKTMTB tunduk pada dua rezim hukum
utama, yaitu hukum kehutanan dan hukum agraria.
1. Rezim Hukum Kehutanan
Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh
kawasan hutan berada dalam penguasaan negara dan pemanfaatannya diberikan melalui izin
yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 menjadi dasar hukum lahirnya skema IPHPS (Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) di wilayah kerja Perum Perhutani.
Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
memperkuat pelaksanaan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa melalui skema Kawasan Hutan
Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
“Dari seluruh regulasi tersebut, negara telah secara resmi memberikan akses kelola kepada
masyarakat melalui mekanisme yang sah. Dalam konteks Telukjambe, legalitas tersebut
diberikan kepada GKTMTB melalui SK IPHPS yang diterbitkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelas Tim Hukum.
2. Rezim Hukum Pertanahan (Agraria)
Tim Hukum menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah yang masih berstatus kawasan hutan
tunduk pada rezim hukum kehutanan.
Karena itu, SK IPHPS bukan merupakan hak milik atas tanah, melainkan hak akses keseluruhan.
Perlu dipahami bahwa pemegang SK IPHPS tidak sedang memperjuangkan sertifikat hak
milik. Yang diperjuangkan adalah perlindungan terhadap hak akses kelola yang telah
diberikan negara secara sah melalui mekanisme Perhutanan Sosial,” tegas Tim Hukum.
Karakteristik Hukum SK IPHPS GKTMTB, Tim Hukum GKTMTB Bersatu menjelaskan
bahwa terdapat beberapa karakteristik hukum penting dari SK IPHPS yang dimiliki
GKTMTB:
• GKTMTB merupakan pemegang izin resmi yang diberikan negara kepada 783 Kepala
Keluarga.
• Lahan tetap berstatus kawasan hutan negara dan bukan tanah milik pribadi.
• Hak yang diberikan adalah hak akses kelola yang dilindungi hukum.
• Jangka waktu izin berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.
• Luas areal kerja yang telah ditetapkan negara adalah sekitar 1.544,5 hektare setelah
penyesuaian batas dan koordinat lapangan.
• Setiap anggota memperoleh akses pengelolaan sesuai ketentuan program Perhutanan Sosial.
• Hak kelola tersebut memperoleh perlindungan hukum sepanjang pemegang izin
melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
Perlindungan Terhadap Pemegang Legalitas Resmi, Tim Hukum GKTMTB Bersatu
menegaskan bahwa negara tidak boleh menciptakan ketidakpastian hukum terhadap
pemegang legalitas resmi yang telah diterbitkan melalui proses verifikasi dan evaluasi yang
panjang.
“Apabila kelompok yang telah memperoleh SK resmi dari negara diperlakukan sama dengan
pihak yang tidak memiliki legalitas yang setara, maka hal tersebut berpotensi merusak asas
kepastian hukum, asas keadilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap program Perhutanan
Sosial nasional,” ujar Tim Hukum.
Komitmen Penyelesaian Secara Damai dan Bermartabat, Meski demikian, GKTMTB tetap
membuka ruang dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
“GKTMTB tidak menolak penyelesaian konflik, tidak menolak program KHDPK, dan tidak
menolak pemberdayaan masyarakat lainnya. Namun setiap solusi harus menghormati
legalitas yang telah diterbitkan negara, melindungi hak 783 kepala keluarga penerima
manfaat resmi, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.”
Tim Hukum GKTMTB Bersatu juga meminta seluruh pihak untuk menahan diri,
menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi, dan mengedepankan penyelesaian
berdasarkan hukum, data, serta fakta lapangan yang objektif.
‘Hukum harus menjadi panglima. Kepastian hukum harus diberikan kepada masyarakat yang
telah memperoleh legalitas resmi dari negara. Itulah prinsip yang sedang diperjuangkan setiap masyarakat.
