Kabupaten Cirebon, Patrolinews86.Com – Proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Publik kini menanti sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dari para anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam menentukan arah kebijakan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Persatuan Wartawan Fast Respon (FRN) Counter Polri Cirebon Raya melalui ketuanya, Ridho R atau yang akrab disapa Bang Ridho, mengungkapkan keprihatinannya kepada awak media saat ditemui di salah satu rumah makan di wilayah Cirebon, Sabtu ( 16/5/2026).
Menurut Bang Ridho, proses pembahasan hingga pengesahan APBD jangan sampai hanya menjadi formalitas politik yang jauh dari kepentingan masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa rakyat saat ini sudah semakin kritis dan mampu menilai mana kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, dan mana yang diduga hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
“Rakyat Kabupaten Cirebon hari ini bukan butuh janji manis. Yang rakyat tunggu adalah kejujuran dan keberanian DPRD dalam mengawal uang rakyat. APBD itu bukan milik kelompok, bukan milik elit, tetapi hak masyarakat yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegas Bang Ridho.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai polemik di tengah masyarakat terkait pembahasan APBD 2026 yang dinilai kurang terbuka. Menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap proses penganggaran daerah.
“Kalau semuanya bersih dan berpihak kepada rakyat, kenapa harus takut terbuka? Jangan sampai masyarakat menilai ada sesuatu yang disembunyikan dalam proses pengesahan APBD ini,” ujarnya dengan nada tegas.
FRN Counter Polri Cirebon Raya meminta seluruh pihak, khususnya DPRD Kabupaten Cirebon dan pemerintah daerah, untuk mengedepankan integritas, moral politik, dan tanggung jawab publik dalam setiap pengambilan keputusan anggaran.
Bang Ridho juga mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Ia berharap pengesahan APBD 2026 benar-benar difokuskan untuk pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat bawah.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton saat anggaran dibahas, tetapi yang menikmati justru segelintir kepentingan. Masyarakat sekarang sudah cerdas dan akan terus mengawasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon 2026 masih menjadi perhatian publik dan terus memunculkan berbagai tanggapan dari elemen masyarakat sipil maupun aktivis daerah.
( H. Stjo/red)
