*Bandung Jabar, Komisi III DPR RI yg dipimpin Ketua Tim Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom, melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Mapolda Jabar) Jl. Sukarno Hatta Bandung pada Kamis, tanggal 9/04/2026.
Kapolda Jabar Irjen. Pol. Rudi Setiawan mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi jajarannya untuk menyampaikan kondisi keamanan serta pelaksanaan tugas kepolisian di Wilayah Jawa Barat. “Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan kondisi pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru, berikut tantangan serta kebutuhan penguatan sistem penegakan hukum di Wilayah Jawa Barat”, ujarnya.
Kapolda Jabar menjelaskan, secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Jabar saat ini berada dalam kondisi aman dan kondusif. “Secara umum, situasi kamtibmas diwilayah hukum Polda Jabar dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif”, tambah Irjen Pol. Rudi Setiawan.
Menurutnya, stabilitas keamanan tersebut salah satunya tercermin dari pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang berjalan aman dan lancar selama masa arus mudik dan balik lebaran. “Hal ini tercermin dari pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang berjalan aman dan lancar, dengan angka kecelakaan lalu lintas turun 76 persen atau berkurang 383 kejadian dibandingkan tahun 2025”, jelas Irjen Pol. Rudi Setiawan.
Selain itu, Polda Jabar juga mencatat keberhasilan dalam pengungkapan kasus kriminalitas selama operasi berlangsung. “Dibidang kriminalitas, Polda Jabar juga berhasil mengungkap 91 persen laporan polisi terkait C3 dan 4P, atau sebanyak 129 kasus selama masa operasi”, ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam menjalankan penegakan hukum, Polda Jabar tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. “Kami memadukan penegakan hukum dengan filosofi lokal, silih asah, silih asuh, silih asih. Artinya penegakan hukum tetap tegas namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan masyarakat”, katanya.
Pendekatan tersebut juga tercermin dalam penerapan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.
Irjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan, Polda Jabar telah menyelesaikan ribuan perkara melalui mekanisme tersebut. “Polda Jabar telah menyelesaikan 3.717 perkara restorative justice pada tahun 2025 dan 886 perkara pada tahun 2026”, ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu diperkuat untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru, terutama terkait sarana prasarana penyidikan. “Saat ini Polda Jabar memiliki 107 ruang pemeriksaan yang telah dilengkapi kamera pengawas, namun jumlah tersebut masih belum sebanding dengan beban perkara di Polda Jabar maupun Polres jajaran”, ungkapnya.
Ia berharap, dukungan Komisi III DPR RI dapat membantu memperkuat sistem penegakan hukum di Wilayah Jawa Barat. “Kami mengharapkan dukungan Komisi III DPR RI agar sistem peradilan pidana di Jawa Barat dapat berjalan semakin efektif, terpadu, dan memberi rasa keadikan bagi masyarakat”, harap Kapolda Jabar. *(IH. Sianipar / M. Ilham GS)*
