Jakarta- Arah kebijakan penganggaran negara kembali menjadi sorotan. Informasi ini diperoleh oleh Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) dari media online Kabarsbi.com yang tergabung dalam organisasi tersebut. Sosial control sekaligus Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (Kabarsbi.com) dan Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menilai kebijakan anggaran pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Agung, pendidikan dan kesehatan merupakan indikator utama kekuatan sebuah negara. Namun dalam praktiknya, kedua sektor tersebut dinilai masih kerap tersisih oleh program-program lain yang menyerap anggaran besar, tetapi belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan sumber daya manusia tidak mungkin terwujud tanpa dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas strategis negara, bukan sekadar pelengkap kebijakan pembangunan,” tegas Agung, Minggu (25/1/2026).
Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah masih ditemukan keterbatasan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Salah satunya di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, serta beberapa wilayah lain di Indonesia, yang dinilai masih menghadapi persoalan sarana sekolah dan fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Kondisi tersebut, lanjut Agung, mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan anggaran di tingkat pusat dengan realitas kebutuhan di daerah. Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat di atas kertas, tetapi dampaknya tidak dirasakan langsung oleh rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Agung juga menyoroti besarnya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan pengawasan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari keluhan penerima manfaat terkait kualitas produksi hingga potensi lemahnya pengawasan distribusi.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dengan anggaran besar harus disertai transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa pengawasan yang ketat, program strategis berisiko tidak memberikan dampak optimal dan justru memunculkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan negara.
Agung berharap Presiden Prabowo Subianto, bersama seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, dapat melakukan evaluasi kebijakan anggaran secara menyeluruh. Dengan memperkuat prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
