Wilson Lalengke: “Jika Polisi Terbiasa Kriminalisasi Warga, Maka Negara Sedang Sakit”*

- Penulis Berita

Kamis, 24 April 2025 - 06:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

*Wilson Lalengke: “Jika Polisi Terbiasa Kriminalisasi Warga, Maka Negara Sedang Sakit”*

Jakarta – Viralnya video pengakuan Alex Papa Rico—yang menuding langsung Irjen Fadil Imran sebagai pelaku kriminalisasi terhadap anaknya, Rico Pujianto—menggugah perhatian banyak pihak. Salah satu yang angkat bicara secara tegas adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA.

Wilson bukan tokoh baru dalam dunia aktivisme media warga dan pembelaan terhadap korban ketidakadilan. Lulusan program master di bidang Global Ethics dari University of Birmingham, Inggris ini dikenal sebagai figur lantang dalam mengkritik penyalahgunaan kekuasaan, terutama di tubuh institusi penegak hukum.

“Kalau rakyat kecil berani bicara dan menyebut nama jenderal polisi di ruang publik, itu bukan hal sepele. Itu jeritan dari hati terdalam, dan negara wajib menyikapinya dengan serius, bukan dengan pembenaran atau pembungkaman,” ujar Wilson saat diwawancarai, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, testimoni Alex, meski disampaikan melalui kanal YouTube, tetap merupakan bentuk pengaduan publik yang sah dan patut disikapi secara institusional. “Yang disampaikan dalam video itu bukan gosip. Itu tuduhan langsung. Jika benar, ini skandal hukum. Jika tidak benar, negara wajib membuktikannya lewat proses yang adil, bukan intimidatif,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

*PPWI dan Perjuangan Melawan Kriminalisasi*

Sebagai Ketua Umum PPWI—organisasi yang membawahi ribuan pewarta warga di seluruh Indonesia dan di 25 negara sahabat—Wilson telah berkali-kali bersuara dalam kasus-kasus yang menimpa jurnalis independen dan aktivis sipil. Ia sendiri bahkan pernah merasakan langsung kerasnya tekanan dari aparat akibat kritiknya terhadap institusi negara.

“Kami sudah berkali-kali menghadapi kriminalisasi terhadap rakyat biasa. Polanya berulang: intimidasi, rekayasa hukum, dan pembungkaman media sosial. Jika sekarang yang dituding adalah perwira tinggi Polri, kita tidak boleh diam,” tegasnya lagi.

*Kritik Terbuka untuk Polri*

Dalam pernyataannya, Wilson juga menyoroti ketertutupan dan sikap defensif aparat dalam menghadapi kritik publik. Ia menilai, reformasi di tubuh kepolisian berjalan di tempat jika kasus-kasus seperti ini tak segera ditangani secara transparan.

“Jangan jadikan pangkat dan jabatan sebagai tameng. Yang dituduh dalam video itu bukan jenderal biasa. Ini Kabaharkam Polri. Jika tudingan ini tidak dibantah dengan bukti, maka kepercayaan publik bisa runtuh,” sebutnya mengingatkan Mabes Polri.

Ia juga mendesak Kompolnas, Komnas HAM, bahkan lembaga pengawas independen lain untuk turun langsung menelusuri kasus ini. Wilson menyatakan bahwa pihaknya siap membantu mengawal proses hukum dan memberi ruang bagi keluarga korban untuk bersuara.

“Ini bukan sekadar soal satu orang. Ini tentang keadilan. Kalau polisi terbiasa kriminalisasi rakyat tanpa proses yang adil, maka negara sedang sakit. Dan kalau negara sakit, maka kita semua terancam,” terang wartawan senior itu.

Wilson menutup pernyataannya dengan imbauan keras: “Buka mata, buka telinga. Jangan biarkan keadilan hanya menjadi hak mereka yang punya kuasa!” (TIM/Red)

_Referensi: VOC – Heb0h..!!! F4dil Imran P3njah4t…??? https://youtu.be/oVXCwqTVXTI_

Berita Terkait

Maraknya Peredaran Obat Tramadol Di Rajamandala Cipatat Diduga APH Melindungi
Wakil Ketua PEKAT IB Kuningan Laporkan Depelover Perum Griya Karimah Cilaja
Bambang Listi Law Firm: Ancaman Hukum Pengrusakan Bibir Pantai dan Pencemaran Limbah Tambak Udang Vanamei
Apakah Pihak Polres Majalengka Mendukung Poliandri ??? Proses Perkara Poliandri di Polres Majalengka Dihentikan, Sedangkan Wartawan Memberitakan Poliandri Dilaporkan
Polisi tetapkan 6 orang kelompok anarko sebagai tersangka dalam aksi mayday rusuh di Semarang*
Korban Dugaan Penganiayaan, Perampasan Barang dan Pengancaman Ucapkan Terimakasih Kepada Kapolsek Kadipaten
Ketum GMOCT dan Aliansi Masyarakat Desa Nyamplung Sari Laporkan Pengusaha Udang Nakal ke Penegak Hukum
Kades Datar, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan Bantah Tanda Tangan dan Stempel dalam Surat Rekap Pencairan Tanah
Tag :

Berita Terkait

Senin, 5 Mei 2025 - 19:18 WIB

Kapolsek Bulakamba Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan Unjuk Rasa Damai Warga Pakijangan

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:19 WIB

Penanaman Tiang Telekomunikasi milik PT.EKA MAS REPUBLIK Diduga Tanpa Izin, GMBI Desak Satpol PP Bertindak Tegas

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:16 WIB

Liza Amelia Resmi Jabat Pemimpin Redaksi Media Sidik Kriminal, Gantikan R Arif Martawijaya

Sabtu, 3 Mei 2025 - 09:09 WIB

Malam Apresiasi Budaya, Kang Dedi : Pentingnya Ada Rasa dan Cinta dalam Kehidupan

Jumat, 2 Mei 2025 - 22:24 WIB

LSM GMBI Distrik Kuningan Dukung Renovasi Sungai di Desa Jatimulya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan.

Jumat, 2 Mei 2025 - 12:58 WIB

Dadang: Para buruh Di Garut Gelar Aksi sampaikan Aspirasi Dan Harapan Besar Untuk Masa Mendatang

Jumat, 2 Mei 2025 - 12:38 WIB

Relokasi Pasar Ciputat Carut Marut Pada Saat Realisasi

Jumat, 2 Mei 2025 - 07:44 WIB

Pemdes Nagrak bersama Pemerintah Kecamatan Darangdan Menggelar Gerakan Ngosrek Bareng Melalui Jumsih*

Berita Terbaru

PEMERINTAH DAN PARLEMEN

Musrenbang RPJMD dan RKPD Kuningan, Bupati Tekankan Kolaborasi dan Efisiensi

Senin, 5 Mei 2025 - 18:55 WIB