LSM GMBI Distrik Kuningan Soroti Dugaan Pelanggaran dalam Pembangunan Jaringan Telekomunikasi oleh PT Eka Mas Republik

Senin, 24 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LSM GMBI Distrik Kuningan Soroti Dugaan Pelanggaran dalam Pembangunan Jaringan Telekomunikasi oleh PT Eka Mas Republik

Kuningan-Patrolinews86.com – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kuningan menyoroti pembangunan jaringan telekomunikasi oleh PT Eka Mas Republik di Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang diduga tidak mengantongi izin resmi dan tidak mematuhi prosedur pelaksanaan yang berlaku Senin,(24/3/25)

Ketua LSM GMBI Kuningan, Dana Ismaya, bersama tim telah melakukan investigasi langsung ke gudang penyimpanan tiang dan kabel proyek tersebut. Dalam pertemuan dengan pengawas pekerjaan di lokasi, yang enggan disebutkan namanya, terungkap bahwa pelaksanaan penanaman tiang akan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri.

Saat tim investigasi menanyakan mengenai izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, pihak pelaksana mengaku tidak memilikinya. Lebih mengkhawatirkan lagi, proyek ini juga tidak dilengkapi dengan gambar teknis, yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan spesifikasi pekerjaan, seperti kedalaman dan ketebalan pengecoran tiang sesuai standar.

Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi demi keselamatan dan keadilan bagi perusahaan lain yang telah tertib administrasi, LSM GMBI Distrik Kuningan meminta dinas terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Kuningan, untuk segera mengambil tindakan tegas. Pekerjaan penanaman tiang ini tidak seharusnya dilaksanakan sebelum seluruh izin dan dokumen teknis yang diperlukan terpenuhi.

LSM GMBI Distrik Kuningan berharap agar pemerintah daerah dan instansi berwenang segera turun tangan guna memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga transparansi dan keadilan di sektor pembangunan.(Bie)

Berita Terkait

Dewan Pimpinan Cabang  PROGRIB Kabupaten Subang Rancang Program Kerja.
Bupati Eman Suherman Minta BPR Majalengka Perkuat Manajemen Risiko.
Operasi Patuh Candi 2026, Satlantas Pekalongan Kota Gencarkan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas
Peduli Warga Terdampak Karhutla dan Kekeringan, Kapolda Kalteng Salurkan Air Bersih untuk Warga Pangkalan Bun
Operasi Patuh Candi 2026, Polres Pekalongan Salurkan 18 Ribu Liter Air Bersih
PT.Lambang Bumi Perkasa di Duga Belum Kantongi Ijin Resmi Pemakaian Air Sungai 
Polres Indramayu Buka Pelatihan Vokasi Bagi Warga PHK dan Peduli Pengangguran
Jalan Agus Salim Diaspal Ulang, Polres Pekalongan Kota Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 09:18 WIB

Dewan Pimpinan Cabang  PROGRIB Kabupaten Subang Rancang Program Kerja.

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:12 WIB

Bupati Eman Suherman Minta BPR Majalengka Perkuat Manajemen Risiko.

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:22 WIB

Operasi Patuh Candi 2026, Satlantas Pekalongan Kota Gencarkan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:14 WIB

Peduli Warga Terdampak Karhutla dan Kekeringan, Kapolda Kalteng Salurkan Air Bersih untuk Warga Pangkalan Bun

Jumat, 30 Oktober 2026 - 09:57 WIB

Operasi Patuh Candi 2026, Polres Pekalongan Salurkan 18 Ribu Liter Air Bersih

Berita Terbaru