Saberpungli diharap turun tangan : Diduga Adakan Pungutan Di SMPN 1 Purwodadi, DPRD Grobogan Bertindak Panggil Kadinas Pendidikan.

Diduga Adakan Pungutan.! Di SMPN 1
Purwodadi, DPRD Grobogan Bertindak Panggil Kadinas Pendidikan.

Grobogan – Patrolinews86.com.
Dengan dalih Tarif uang sumbangan siswa atau SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) yang mencapai jutaan rupiah di sekolah favorit yakni di SMP N 1 dan 3 Purwodadi, Kab. Grobogan dikeluhkan sejumlah wali murid.

Hal ini diungkapkan MNT (41) salah satu orang tua siswa baru SMP N 1 Purwodadi yang berprofesi sebagai pedagang, Selasa (15/08/2023).

“Besaran uang sumbangan disampaikan dalam rapat pleno Komite Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 di aula SMPN 1 Purwodadi akhir pekan lalu, bahwa biaya SPI Rp 2,5 juta/siswa dengan batas waktu pelunasan satu tahun, dan dibebani biaya kain seragam baru Rp 1 juta, ini sangat berat bagi saya,” ungkapnya.

MNT mewakili para orang tua siswa baru SMPN 1 Purwodadi, berharap uang SPI disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sekaligus perealisasian seragam baru seharusnya lebih mengedepankan nurani ketimbang bisnis.

“Bagi mereka yang mampu sih tidak masalah, tapi bagi yang ekonomi sulit malah menambah beban. Kenapa sekolah yang butuh dana, tapi kami yang mewujudkan. Untuk seragam kan bisa pakai bekas kakaknya atau beli seragam jadi yang lebih murah. Ini kayak aji mumpung jualan kain,” ujarnya.

Terpisah Pangkat Joko Widodo Ketua Komite SMPN 1 Purwodadi menyampaikan, uang SPI sebesar Rp 2,5 juta bersifat sukarela karena tidak mengikat, memaksa, dan bukan juga kewajiban wali murid untuk melunasi.

“Kami sebagai Komite punya kewajiban terkait Permendikbud nomor 75 tahun 2016 soal peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan. Tentunya ini ada perencanaan dan usulan sekolah. Tak ada paksaan dan batas waktu, mau bayar berapa silahkan disesuaikan dan bukan pungutan,” dalihnya.

Masih kata Joko, uang SPI itu diaplikasikan untuk mendukung program SRA (Sekolah Ramah Anak), Sekolah Adiwiyata Mandiri, peremajaan fasilitas sekolah dan pencapaian kegiatan ekstrakurikuler.

“Iya, sumbangan ini setiap tahun, karena untuk menutup kekurangan, utamanya untuk peningkatan mutu pendidikan, sebab tidak ada BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) dari Pemkab Grobogan,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Grobogan Bukhori, SH saat dikonfirmasi terkait besarnya SPI di SMPN 1 Purwodadi menjelaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan saat di panggil di Komisi D mengatakan semua itu karena kebutuhan sekolah yang masih kurang, sehingga komite meminta sumbangan para orang tua siswa SMPN 1 Purwodadi bersifat tidak memaksa.

“Sudah kami panggil kemarin Kepala Dinas Pendidikan Kab. Grobogan dan pihak terkait juga kita klarifikasi, kesimpulan nya saya menyarankan kedepan tidak seperti itu (tarikan sumbangan),” jelasnya.

“Kenapa sekolahan yang lain bisa, tapi sekolahan yang dalam kota tidak bisa, alasannya kegiatannya banyak, apalagi anggarannya tidak dicover BOS,” lanjutnya.

“Harapannya tahun depan mulai dikurangi berbagai tarikan maupun sumbangan, tapi kami tegaskan jangan banyak tarikan sumbangan,” pungkasnya.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Purnyomo saat dikonfirmasi melalui ponselnya yang semula aktif langsung tidak aktif bahkan memblokir wa sejumlah awak media.

Sementara diperoleh keterangan anggaran dana BOS ( bantuan operasional sekolah) di smpn I Purwodadi Grobogan seperoleh keterangan untuk tahun  2022 diantaranya :

Kepala sekolah SMPN I Purwadadi bernama  Basuki Nugroho  dan kepala SMPN 3 Purwadadi Grobogan bernama Ngatiman

( Samira/@wg ).