Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa)Kab.Cirebon yang baru turun minggu minggu kemarin tentu sudah diterima para guru honorer dan siswa/siswi tidak mampu di Kabupaten Cirebon.
Adanya bantuan BOSDA, dulu para guru honorer mengeluh karena kesejahteraan mereka tak diperhatikan oleh pemerintah daerah (Pemda). Atas aspirasi para guru honorer itu, akhirnya ada support anggaran dari daerah berupa BOSDa.BOSDa sendiri diperuntukan bagi guru honorer dan siswa/siswi tidak mampu dan dianggaran murni 2022 . Anggaran BOSDa kabarnya Rp 20 miliar lebih direalisasikan atau tersalurkan ke para guru honorer jumlahnya Rp 15 miliar. Rp 5 miliarnya buat siswa yang tidak mampu.
Disekolah SMP Negeri contohnya, anggaran itu diterima per siswa hanya Rp.25.000/siswa kali jumlah siswa yang diperuntukan maksimalnya untuk 50 siswa tidak mampu dengan barang bermacam macam baik sepatu, seragam kaus kaki ataupun atribut sekolah.
Tetapi ada yang aneh terjadi di SMP Negeri 2 Depok dengan kepala sekolah komarudin SPd yang diangkat jadi kepala sekoalah disana mulai bulan oktober, dimana disana kepala sekolah mengakui tidak tau apa apa tentang anggaran itu karena jauh jauh hari kepala sekolah yang dulu yang bernama Markus yang kini jadi kepala sekolah SMP Negeri Astana Japura sudah mengkondisikan semuanya baik dalam masalah uang pembelanjaan dan lain lain. Sehingga sewaktu saya pindah kesini dan ditanya tentang anggaran itu serta dibelikan apa aja dari anggaran itu tentu saya sama sekali tidak tau apa apa.baik anggaran ataupun pembelanjaannya. Padahal anggaran itu cair kemarin di masa kepemimpinan saya yaitu bulan desember ahir, jadi kalau saya ditanya tentang aliran program itu ya saya jawab apa adanya saya tidak tau sama sekali karena itu udah diatur oleh kepala sekolah lama.” Ungkapnya
Berawal dari pengakuan salah satu kepala sekolah seperti Komarudin, tidak menutup kemungkinan akan ada kepala sekolah kepala sekolah yang lain yang sama diperlakukan seperti itu terutama bagi kepala sekolah yang kena mutasi baru baru ini. Tentu hal ini harus kita sikapi lebih jauh karena besar kemungkinan akan ada pengondisian dari sistem pembelanjaannya dan itu tentu telah terjadi adanya korporasi dan terkordinir dari mulai atasan. Apalagi disini patut diduga disini akan ada kerugian negara yang mengarah ke KKN Kolusi Korupsi dan Nepotisme , pasalnya anggaran yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah dan sekolah kepada siawa yang dibelikan misalnya untuk sepatu seragam kaos kaki dan atribut jauh dari standar harga pasaran .Untuk itu kami dari Sigab Jabar akan mendalami masalah ini lebih jauh dan kalau ditemukan adanya dugaan penyimpangan kita tidak akan segan segan melaporkannya kepada APH ( Aparat Penegak Hukum ) .Aku Sukendar SH sebagai salah satu aktipis yang bisa dianggap getol dalam menyuarakan pemberantasan korupsi ini mengungkapkan pada awak media .
Masih kata dia, banyak kejanggalan dalam masalah ini dan akan terus kita dalami jangan sampai niat pemerintah yang baik ini ternodai oleh segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi atau golongan atau sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan.// Rudi/ds
