KUANSING, patrolinews86.com.- Mantan Aktifis Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks), Boy Nopri turut bersuara terkait persepsi negatif publik terhadap calon Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kuansing.
Persepsi negatif terhadap calon Kadis itu dirasa perlu untuk di minimalisir, agar publik tidak menaruh krisis kepercayaan kepada Pemimpin.
Dikatakan Boy, bahwa DPRD Kuansing sebagai representasi suara rakyat, yang memiliki kewajiban membangun trus atau kepercayaan publik kepada pemimpinnya. Ini penting dilakukan agar, negeri ini tidak menjadi ladang bagi sekelompok orang yang diduga hanya bekerja untuk kepentingan oligarki, yang bukan untuk mengabdikan diri untuk daerah. Sebaiknya DPRD adakan uji publik terhadap calon kadis yang sudah dinyatakan lulus oleh Tim Panitia seleksi (Pansel) beberapa bulan lalu.
“Ya, DPRD Kuansing bisa melakukan uji publik terhadap calon kadis, undang elemen-elemen masyarakat Kuansing, seperti Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Insan Pers, Mahasiswa, dan bedah secara terbuka kemampuan masing-masing Kadis tersebut,” ungkap Boy.
Dengan begitu, Insya Allah keputusan Plt Bupati Suhardiman Amby memilih siapa Kadisnya, akan mendapat dukungan dari masyarakat Kuansing, sehingga persepsi negatif yang muncul di masyarakat, seiring akan terbantahkan,” Kata Boy Nopri.
Ditambahkan Boy, hubungan komunikasi antar lembaga eksekutif dan legislatif perlu dibangun dengan kondusif, agar program-program pembangunan yang dirancang pihak eksekutif dapat direalisasikan secara baik dan mendapat dukungan anggaran oleh DPRD.
Selain itu lanjut Boy, tugas berat para Kepala OPD itu ada di depan mata, yaitu menyiapkan APBD murni tahun 2023, yang nanti tentu akan dibahas bersama DPRD Kuansing, lagi-lagi ini menjadi tantangan bagi eksekutif terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apakah calon Kadis itu mampu membangun komunikasi yang baik dengan pihak DPRD?
“Jangan ada lagi APBD tidak sah, akibat dugaan ketidak harmonisnya antara eksekutif dan legislatif, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kuansing.”
Saat ini berkembang aroma tak sedap yang mulai menyeruak ke ruang publik, menyangkut calon Kadis yang datang atau didatangkan dari luar daerah. Ada kekhawatiran calon Kadis itu, bagian dari kepentingan oligarki yang hanya akan menambah persoalan terhadap masa depan daerah. Artinya keberadaannya tidak menyelesaikan masalah.
“Ini menjadi catatan untuk Bapak Suhardiman dalam memilih calon Kadis nantinya. Pilihlah orang yang tepat dan mengerti permasalahan daerah. Saran Kami kedepankan SDM Kuansing, sebagai bagian dari bentuk menjunjung tinggi marwah daerah,” sebut Boy.
Memang asesmen ini tupoksinya Pemerintah Daerah, tetapi jangan sampai nanti beli kucing dalam karung. Karena keterbukaan di Kabupaten Kuantan Singingi sangat diperlukan, karena saat ini di Kabupaten Kuansing sudah ditahap krisis kepercayaan terhadap profesionalisme terutama di jabatan-jabatan strategis di Kabupaten kuantan Singingi.
Lembaga legislatif harus menunujukan fungsinya sebagai fungsi legislasi dan pengawas karena DPR sebagai penyeimbang kebijakan harus tau kemampuan orang-orang yang mengisi posisi tersebut.
Kami melihat banyak kebijakan-kebijakan publik yang tidak pro dengan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti Kabupaten Kuantan Singingi sekarang ini yang urgent adalah tidak ramah anak, banyak pemerkosaan di bawah umur yang terjadi di Kuansing dan itu di luar kontrol Pemerintah, memang persentasenya tidak banyak, tapi bibit-bibit kejahatan seperti itu sudah nyata di depan mata.
Belum lagi kebijakn fiskal di Pemerintahan, serapan APBD Kuansing yang minim setiap tahunnya cukup memprihatinkan, dan ini kami lihat bertahun-tahun tanpa ada evaluasi signifikan dalam perbaikannya. (Sulmadri/Red)
