Bahwa UU Pers saat ini memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan bagi para Penegak Hukum, Para Penegak Hukum masih belum mempunyai perspektif yang sama dalam memahami UU Pers, di sebagian besar perkara yang telah di sidangkan yang berkaitan dengan Pers dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan KUHP.
Demikian juga dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pers menggunakan KUHP, yang menjadi dasar di pakainya suatu UU khusus di luar KUHP adalah jika UU tersebut termasuk Lex Spesialis, dalam arti aturan khusus itu mengatur hal yang sama
Ketentuan dalam Pasal 18 UU Tentang Pers masuk juga dalam Pasal di KUHP maka akan mengacu pada Pasal 63 KUHP, jadi ketentuan pasal inilah yang di gunakan sebagai dasar JPU dalam membuat tuntutan di persidangan, bunyi Pasal 63 KUHP sebagai berikut :
ayat (1) jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang di kenakan hanya salah satu di antara aturan aturan itu, jika berbeda beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
ayat (2) jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula pada data aturan pidana yang khusus , maka hanya khusus itulah yang di kenakan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
