LMPI KUNINGAN BERENCANA ADAKAN DEMO DAN AUDENSI KE DPRD TERKAIT DUGAAN KOROPSI RUTILAHU TAHUN 2021

Kuningan,Patrolinews86.com – Program Rutilahu(rumah tidak layak huni) yang merupakan nawacita presiden jokowi untuk masyarakat miskin demi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat miskin telah di laksanakan yang mana tiap Desa dapet kuota maksimal 25 kpm (keluarga penerima mampaat)seperti halnya kab kuningan tahun 2021 mendapatkan 2275 kpm di bagi 108 Desa 17 kecamatan itu yang dari APBD provinsi jawabarat dan APBN 280 kpm tersebar di 2 kecamatan yang mana dari APBD provinsi tiap KPM mendapatkan anggaran Rp 17.500.000 dan APBN tiap KPM mendapatkan Anggaran Rp 20.000.000.yang mana anggaran APBD provinsi di salurkan rek LPM dan di tukar (di belanjakan )ke material penyedia barang bangunan yang telah di tunjuk oleh lpm atas persetujuan kpm dan di syahkan PPK (pejabat pembuat komitmen)dan diawasi oleh dinas terkait.namum lain halnya dengan di kab kuningan di duga banyak intrik dan pengkondisian dari para pihak oknum pemangku kebijakan sehinga ormas lmpi (laskar merah putih indonesia)bergerak mengadakan audensi ke dinas terkait selaku pengawasan dan hasil audensi kurang memuaskan.
Kuningan,25/2/2022, di sekre lmpi ketua marcab lmpi kuningan Ujang Hermawan (Djenggo)menuturkan bahwa benar lmpi marcab kuningan telah mengadakan audensi ke dinas DPKPP (Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan)kab kuningan beberapa minggu yang lalu terkait dugaan markaup bahan material,dan penunjukan toko material yang terkesan jutsung(penunjukan langsung)sehingga harga bahan material menjadi mahal,bahan material kurang berkualitas tidak sesuia speak,dan terkesan kpm dipaksakan harus belanja ke material yang telah di tunjuk,meskipun menurut dinas DPKPP kab kuningan itu sudah hasil musyawarah dan kesepakatan antara kpm dan material namun saya yakin kpm manut aja karna senang mendapatkan bantuan namun kami lmpi punya data daptar harga peraitem dari material yang mana data harga telah kami sounding (Shering)dengan material yang tidak di tunjuk penyedia ,sungguh besar perbedaan ya hampir 2.5 juta per kpm,jadi total anggaran yang di terima kpm dari17.5 juta cuman ke terima 14 juta,itu sudah di potong 1 juta buat upah,jangan lihat 2.5 juta per kpm kalau di kali jumlah kabupaten kuningan 2275×2.5 juta=fantastis booooos,belum kwalitas material yang tidak sesuai speak seperti besi 10 banci,belum yang lainya,intinya lmpi marcab kuningan akan mengawal program rutilahu ini sampe tuntas baik dari mulai pelaporan ke APH (aparat penegak hukum)dalam hal ini polres ataupun kejari,emang ada info ke kami (lmpi)bahwa program rutilahu kec ciawi gebang telah di tangani polres kuningan bagian tupikor dan kami telah mengkonfirmasi ke tipikor polres kuningan bahwa pihak tipikor telah memproses nya berdasarkan DUMAS (pengaduan masyarakat)namun kami tetap akan melaporkan juga dan akan mengawal kasus ini sampe ke mana dan mau gimana endingnya karna yang kami audensikan se kabupaten kuningan
Lebih lanjut ketua marcab lmpi Djenggo menambahkan kami lmpi sesegera mungkin akan melayangkan surat audensi kembali ke DPRD kab kuningan di sertai demo aksi turun ke jalan untuk beraudensi dengan para pihak baik DPKPP,MATERIAL PENYEDIA,KONSULTAN PENDAMPING,PPK,DAN POLRES KUNINGAN AGAR jelas dan terang benderang permasalahan dugaan koropsi program rutilahu tahun 2021 ini, karna akan kami laporkan dan kawal sampe akhir.tandas jenggo
Lebih lanjut waka lmpi Doni Sigakole menambahkan kami lmpi kuningan selaku kontrol sosial dan mitra pemerintah dalam mengawal regulasi akan terus berjuang demi membantu masyarakat yang di rugikan,karna menurut kami (lmpi),ini di duga ada koropsi yang sistimatis (korporasi)yang merugikan masyarakat penerima mampaat,ya sepakat dengan ketua marcab ini harus di kawal dan di tindak lanjuti biar kedepannya program untuk masyarakat jangan di jadikan ajang mencari keuntungan dan masyarakat hanya di jadikan boneka untuk mencari untung,intinya biar program ini dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai anggaran yang telah di tetapkan pemerintah pusat,hati hati era jaman pemerintahan jokowi paling benci dan sigap apabila anggaran untuk masyarakat miskin di koropsi,ingat ingat di atas langit ada langit,kami lmpi ormas nasional yang tersetruktur dari atas sampe ke pusat,jadi setiap pergerakan kami pihak ketua umum Mayjen .Drs Syamsul Djalal S.H M.H selalu mengetahui karna kegiatan kami selalu di laporkan ke Mada provinsi dan mabes pusat lmpi di jakarta,ini semua demi menegakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.ujar doni
Uus (boy).patrolinews86