Sukendar. SH Praktisi Hukum Kantor Hukum Ratu Adil : Benar Bahwa Desa Luragung Landeuh Dalam Pemeriksaan Tipikor Polres Kuningan

- Penulis Berita

Selasa, 15 Oktober 2024 - 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sukendar. SH Praktisi Hukum Kantor Hukum Ratu Adil : Benar Bahwa Desa Luragung Landeuh Dalam Pemeriksaan Tipikor Polres Kuningan

Kuningan, Patrolinews86.com

15/10/2024 19:00 Wib

Ketika disambangi di kantor hukumnya di pagundan Sukendar. SH membenarkan bahwa memang desa Luragung Landeuh dalam pemeriksaan Tipikor polres kuningan.

Karena ketika di konfirmasi ke salah satu penyidik yang berada di unit Tipikor membenarkan bahwa perangkat desa Luragung Landeuh dalam penanganan di polres kuningan.

Melanjutkan ke media ini ya benar kemarin kebetulan saya melintasi desa Luragung Landeuh saya mencoba mampir untuk temui kuwunya pa Rustandi namun yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor nya karena melalui pesan whatsapp-nya bahwa anaknya sedang sakit.

Dan kebetulan bahwa kantor hukum ratu adil adalah Mitra apdesi yang didalamnya juga terdapat ketua apdesi kuningan Hj. Henny Rosdiana, SH., S.Sos., M. Si sebagai pembina di kantor hukum ratu adil maka mencoba mencari tahu terkait apa yang menjadi laporan salah satu lembaga penggiat korupsi dari bekasi tersebut,  namun sayang yang bersangkutan masih belum bisa ketemu dengan kuwu nya.

Ya dengan adanya pelaporan atas dugaan terjadinya korupsi kita serahkan proses secara utuh ke Tipikor polres kuningan karena saya yakin dan percaya bahwa polres kuningan hari ini akan serius dalam segala penanganan kasus secara umum.” Pungkasnya. (Red)

Berita Terkait

 Diharap Gubernur Jabar Bantu masyakarat Seklok dan Cisalak yang harapkan adanya jalan dan jembatan penghubung desa 
Wahyudin Kades Kawungsari bersama masyarakat perbaiki jalan terkena longsor dengan bergotong royong 
Gerakan Pangan Murah (GMP) di Desa Padamulya Kecamatan Maleber
LSM GMBI Kabarnya akan mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat di Bandung.Tentang Transparansi Anggaran Desa Pagundan.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bojong Kuningan Berjalan lancar 
Website Desa Telah Diatur Undang Undang Dan Gunakanlah Domain Yang Telah Di Tentukan Kominfo
Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pekalongan ( BAHUREKSO) Selenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Dian Pekalongan
Peningkatan Literasi Digital: Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa Dan Masyarakat Desa
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 9 April 2025 - 07:45 WIB

Presiden RI Apresiasi Kapolri dan Panglima atas kemanan mudik yang membanggakan

Selasa, 8 April 2025 - 20:55 WIB

Halal Bi Halal dan Syukuran Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon

Selasa, 8 April 2025 - 19:56 WIB

Halal Bihalal Pertama Gubernur Dedi Mulyadi _ASN Jangan Lagi Administratif tapi Taktis

Selasa, 8 April 2025 - 17:56 WIB

Terima Pengaduan Ahli Waris Tanah IKN, Ketum PPWI Minta Presiden Prabowo Lakukan Moratorium Pembanguan Ibu Kota Nusantara*

Selasa, 8 April 2025 - 13:10 WIB

Bupati Kuningan: ASN Absen Tanpa Alasan Akan Disanksi Tegas

Selasa, 8 April 2025 - 08:17 WIB

Presiden Prabowo Panen Serentak di Majalengka dan14 Provinsi, Produksi Beras Tertinggi dalam kurun 7 Tahun.

Senin, 7 April 2025 - 14:02 WIB

Ikuti Panen Raya Padi Serentak Bersama Presiden, Ini 3 Kebijakan Bupati Bandung yang Pro Petani*-

Senin, 7 April 2025 - 13:11 WIB

Bukan Rakyat yang Harus Memahami UU-KIP, Birokrat dan Komisi Informasi Jangan Gagal Nalar*

Berita Terbaru