Kasus Korupsi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk).

- Penulis Berita

Sabtu, 15 Maret 2025 - 09:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus Korupsi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Oleh : Nova Yuliana Manoe

Kasus korupsi e-KTP adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan betapa luasnya dampak dari praktik korupsi terhadap negara dan masyarakat.
Proyek e-KTP yang bertujuan untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan publik ternyata menjadi ladang korupsi besar-besaran.

Kejadian ini melibatkan sejumlah pejabat negara, anggota DPR, dan pengusaha yang menyalahgunakan posisi mereka untuk meraup keuntungan pribadi.

Dampak dari Kasus Korupsi e-KTP:
1). Kerugian Negara yang Besar:

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.
Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur administrasi justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menciptakan ketidakadilan, karena dana publik yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan justru hilang.

2). Merosotkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah:

Korupsi e-KTP mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketika pejabat yang seharusnya melayani masyarakat justru terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, hal ini mempengaruhi citra pemerintah dan menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Masyarakat merasa bahwa mereka tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

3). Penyalahgunaan Wewenang:

Kasus ini juga mengungkapkan bagaimana praktik korupsi terjadi dalam lingkup legislatif dan eksekutif.
Beberapa anggota DPR terlibat dalam memuluskan proyek ini dengan imbalan uang atau gratifikasi.
Ini menyoroti buruknya pengawasan terhadap anggaran negara dan rentannya sistem birokrasi terhadap praktik kotor.

4). Tantangan bagi Pemberantasan Korupsi:

Meskipun banyak pejabat yang diproses hukum dan dihukum atas kasus ini, masih ada banyak pihak yang merasa bahwa prosesnya tidak cukup adil dan transparan.
Beberapa orang merasa bahwa yang terungkap hanya “puncak gunung es” dan masih banyak yang belum tersentuh oleh hukum.
Ini menjadi tantangan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, yang harus lebih fokus pada sistematisasi dan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

Opini saya ini, bahwa kasus korupsi e-KTP menunjukkan betapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap kemajuan suatu negara.
Proyek yang seharusnya memberi manfaat besar bagi masyarakat malah diselewengkan demi keuntungan pribadi segelintir orang.
Ini memperparah ketidaksetaraan sosial dan menghambat kemajuan Indonesia, yang seharusnya bisa lebih berkembang jika dana negara digunakan dengan benar.

Dalam jangka panjang, penanggulangan korupsi harus melibatkan langkah-langkah yang lebih komprehensif, mulai dari pendidikan antikorupsi, pengawasan yang lebih ketat, hingga pemberian hukuman yang lebih tegas bagi pelaku korupsi.

GELSONIELA.

Berita Terkait

Generasi Muda Dan Tantangan Melawan Korupsi
Yopi Zulkarnain (Ketua Umum) Waketum GMOCT: Stiker Bank di Rumah Nasabah, LPK-RI Sorot Potensi Pelanggaran Hukum dan Hak Konsumen
Mengapa Pejabat Negara Masih Tergoda Untuk Korupsi..?
Korupsi APBD: Kejahatan Yang Menghancurkan Masa Depan Bangsa.
Kasus Korupsi Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM): Tantangan Besar Bagi Industri Dan Perekonomian.
Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Dampak, Bahkan Solusi
Korupsi: Penghalang Kemajuan Bangsa.
Korupsi Dalam Pemerintahan Dan Institusi Negara.
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 00:48 WIB

Ramadhan Berkah,Grup RMB Raja Makassar Bersatu RX king 135 Berbagi Takjil

Sabtu, 15 Maret 2025 - 20:02 WIB

BANJIR BANDANG DI DESA CISURUPAN GARUT AKIBAT JEBOL TANGGUL SOLOKAN

Sabtu, 15 Maret 2025 - 19:55 WIB

Satreskrim Polres Brebes Berhasil Amankan Pelaku Penyelewengan Pertalite

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:06 WIB

ALIANSI AKTIVIS ANAK BANGSA, Mafia Data NIK & KK Merajalela, Kominfo Harus Bertanggung Jawab.!

Sabtu, 15 Maret 2025 - 12:57 WIB

Para Srikandi Polres Pekalongan Bagikan Sembako kepada Warga Kurang Mampu

Sabtu, 15 Maret 2025 - 12:55 WIB

Satlantas Polres Pekalongan Gelar Apel Pengecekan Satgas Quick Respon Penanganan Laka Lantas

Jumat, 14 Maret 2025 - 19:15 WIB

Setelah Skandal Korupsi Pertamina, Penyelewengan Pertalite di Brebes Terungkap

Jumat, 14 Maret 2025 - 17:59 WIB

Lebih dari Sekadar Tradisi, Buka Puasa Bersama Menjadi Refleksi Diri dan Pengingat untuk Bersyukur Bagi Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm 

Berita Terbaru

Polri

*Melawan Lupa: PPWI Punya Andil dalam Memajukan Polri*

Sabtu, 15 Mar 2025 - 23:28 WIB

PEMERINTAH DAN PARLEMEN

Semarak Kreasi Pramuka Ramadhan Kwartir Ranting Subang, ditutup Wabup Tuti

Sabtu, 15 Mar 2025 - 23:04 WIB