Rakyat Menuntut Pemerintah Bersih: Membangun Masa Depan Yang Lebih Baik.

- Penulis Berita

Minggu, 5 Januari 2025 - 20:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rakyat Menuntut Pemerintah Bersih: Membangun Masa Depan Yang Lebih Baik.

Oleh : Gregorius Cristison Bertholomeus, S.H.,M.H

Pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan hak dasar rakyat.
Karena itu, rakyat berhak menuntut pemerintah untuk memenuhi janji kampanye dan mengembangkan negara secara berkelanjutan.

Korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan telah merusak kepercayaan rakyat.
Rakyat menuntut perubahan nyata dan pemerintahan yang akuntabel.

1. Pengaruh Korupsi : Merusak ekonomi, menghambat pembangunan dan menimbulkan ketimpangan sosial.
2. Peran Rakyat : Mengawasi, mengkritisi dan menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan.
3. Pentingnya Akuntabilitas : Meningkatkan kepercayaan rakyat dan memperkuat demokrasi.
4. Solusi : Meningkatkan transparansi, mengembangkan sistem pengawasan dan memperkuat lembaga anti-korupsi.

Dasar Hukum yang saya gunakan ialah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Konvensi Internasional tentang Anti-Korupsi (UNCAC).

Solusinya.
1. Pendidikan Anti-Korupsi : Mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum.
2. Transparansi dan Akuntabilitas : Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.
3. Pengawasan Rakyat : Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengawasan pemerintahan.
4. Pemberantasan Korupsi : Memperkuat lembaga anti-korupsi dan meningkatkan penindakan.

Rakyat memiliki hak untuk menuntut pemerintah yang bersih dan transparan.
Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan pemerintahan yang akuntabel.

Pesan untuk Pemerintah
1. Jaga transparansi dan akuntabilitas.
2. Tingkatkan pengawasan dan kontrol.
3. Perkuat lembaga anti-korupsi.
4. Dukung partisipasi rakyat.

Berita Terkait

Mengenal Lebih dekat Penjabat Bupati Kuningan tahun 2024
*Dukung Program Makan Bergizi Gratis, SKKP Siap Bangun Ribuan Dapur Sehat di Seluruh Indonesia*
*Direktur Bumdes Sahate Gelar Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2024*
Presiden Prabowo Subianto Diminta Usut Tuntas Perobohan Rumah Warga oleh PTPN I Regional 7 di Desa Natar, Lampung Selatan*
Pejabat Palsu: Mengungkap Munafik Di Balik Topeng Kekuasaan
“APBD Kuningan 2025 Rp 2,779 Triliun, Target Pendapatan Menurun dari tahun sebelumnya.
Grand Opening Klatos, Bupati Hj.Sri Mulyani Resmikan Operasional Klaten Two Square
Rutin Cek BAMA, Lapas Brebes Jaga Keamanan dan Ketersediaan Makanan Warga Binaan*
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:45 WIB

Kesalahan Pemerintah atau Kegagalan Sistem..?

Selasa, 7 Januari 2025 - 08:11 WIB

Masyarakat Ajukan Mosi Kepada Camat Lemahwungkuk Atas Ke-tidak Percayaan Pada Ketua RW. 11 Petireman.

Selasa, 7 Januari 2025 - 08:07 WIB

Kades Teluk Bakung Dikriminalisasi, LI BAPAN Kalbar : Mereka Group Kapitalis Penjajah Negara

Senin, 6 Januari 2025 - 16:30 WIB

Kades Teluk Bakung Dikriminalisasi, LI BAPAN Kalbar : Mereka Group Kapitalis Penjajah Negara

Senin, 6 Januari 2025 - 07:51 WIB

*Cerita di Balik Dugaan Korupsi Dana UKW PWI-BUMN Rp 6 Miliar: Sengkarut Administrasi atau Kejahatan..?

Minggu, 5 Januari 2025 - 06:31 WIB

*PTPN I Regional 7 Diduga Lakukan Eksekusi Ilegal di Desa Natar, Puluhan Rumah Roboh Diiringi Tangisan Memilukan Warga*

Jumat, 3 Januari 2025 - 17:06 WIB

Kuasa Hukum Dwi Bagus Yosianto: Klien Dipidana Peradilan ‘Sesat’ PN Purwodadi, Menteri ATR/ BPN AHY Sebar Berita Hoax

Jumat, 3 Januari 2025 - 06:36 WIB

Merasa dianiaya,  Wartawan Laporkan Preman di Babelan Bekasi

Berita Terbaru

HUKUM

Kesalahan Pemerintah atau Kegagalan Sistem..?

Selasa, 7 Jan 2025 - 11:45 WIB

PEMERINTAH DAN PARLEMEN

Mengenal Lebih dekat Penjabat Bupati Kuningan tahun 2024

Selasa, 7 Jan 2025 - 06:38 WIB